Misi Nyata KSB Mengentaskan Kemiskinan

0
251
div class="td-all-devices">

KERJASAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SUMBAWA BARAT DENGAN ZONAMERAH.NET.


Deklarasi ini diharapkan mampu mengukur capaian kinerja pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui icon PDPGR. Apakah benar benar bermanfaat  dan menyentuh sendi – sendi kehidupan sosial masyarakat.

Bupati Sumbawa Barat, DR.H.W.Musyafirin.


SUMBAWA BARAT—-Pemerintah Sumbawa Barat resmi mencanangkan deklarasi pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah setempat.

Deklarasi ini dilaksanakan sesuai instruksi Bupati, H.W. Musyafirin dan Wakil Bupati, Fud Saifuddin merespon turunnya Keputusan Menteri (Kepmen) Sosial Nomor 146/ HUK/2013 tentang kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu. Atau sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disempurnakan mengikuti keadaan sekarang.

” Atas petunjuk Kepmen tadi setelah berkoordinasi dengan BPS dalam serangkaian rapat koordinasi khusus, Bupati menginstruksikan pendataan dan verifikasi ulang warga miskin guna disesuaikan dengan 16 kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat,” kata, juru bicara pemerintah setempat, Abdul Muis, kepada pers, di kota Taliwang, Rabu (8/11).

Surat edaran dan format resmi instruksi deklarasi pengentasan kemiskinan serentak se Sumbawa Barat.

Atas petunjuk kepala daerah, Dinas Sosial (Dinsos) mengeluarkan surat Nomor 045 : Dinsos 2017 tertanggal 8 November 2017 yang mengatur tata cara deklarasi pengentasan kemiskinan pemerintah Sumbawa Barat, tingkat desa, kelurahan dan kecamatan. Deklarasi cerentak dilakukan, 9 November 2017.

Dalam surat tersebut diberi petunjuk draf atau format berita acara hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan baik di desa, kelurahan dan kecamatan. Jadi dengan kata lain, data terbaru jumlah warga miskin setelah diferivikasi ulang segera dapat diketahui hasilnya.

“Deklarasi itu, dipimpin kepala desa dan dihadiri koordinator agen PDPGR, BPD, LPM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat serta tokoh agama. Ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dan mengawasi data warga miskin yang sudah di verifikasi ulang sesuai dengan kondisi dilapangan tadi,” ujar, Muis.

Sebelumnya, Bupati Sumbawa Barat, H.W. Musyafirin langsung merespon laporan data kemensos tentang kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu di KSB. Data yang dirilis itu merupakan data tahun 2011 yg perlu diferivikasi ulang, agar seragam.

16 standar kriteria warga fakir miskin dan orang tidak mampu yang dirilies resmi pemerintah Sumbawa Barat.

Upaya itu ditindak lanjuti Bupati dengan langsung menggelar rapat marathon melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tujuannya, kepala daerah ingin memastikan bahwa data kemiskinan di KSB benar benar riel dan faktual, karena melibatkan seluruh steakhoder tadi. Ini juga menghindari perdebatan asumsi yang tidak berbasis data lapangan.

Kepala daerah menginstruksikan seluruh kepala SKPD, pejabat setingkat Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala Seksi (Kasi), Kades, Lurah dan agen bergerak turun mengecek kondisi warga yang masuk kategori miskin sesuai 16 kriteria kombinasi BPS dan Kemensos.

Praktis dalam waktu kurang dari satu pekan, seluruh aparatur turun melakukan pengecekan data serta terjun kerumah rumah penduduk guna memastikan apakah warga dimaksud masuk kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu.

Menurut bupati, deklarasi ini diharapkan mampu mengukur capaian kinerja pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui icon PDPGR. Apakah benar benar bermanfaat  dan menyentuh sendi – sendi kehidupan sosial masyarakat.

“Saya ingin memastikan kembali berapa jumlah warga miskin dan apa yang sudah dilakukan pemerintah. Deklarasi ini sekaligus membuka secara transparan hasil capaian kinerja penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah selama ini. Tentunya secara terbuka dan langsung,” tegas, Musyafirin kepada pers.

Pemerintah Sumbawa Barat dilaporkan telah mencanangkan program Pembangunan Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) guna menuntaskan kesenjangan hidup antar masyarakat, melalui Jambanisasi dan bedah rumah. Terpenuhinya jamban dan rumah layak bagi ribuan kepala keluarga di daerah setempat diyakini mampu meningkatkan standar hidup masyarakat.

PDPGR merupakan pelaksanaan program yang melibatkan perwakilan masyarakat untuk menggunakan sistem gotong royong menggalang pelibatan masyarakat lainnya. Melalui PDPGR juga, pemerintah meluncurkan bantuan Bariri dan Pariri. Dua program ini meliputi bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta stimulus ekonomi.

Misalnya, Bariri Nelayan, Bariri Tani, Bariri Ternak dan Bariri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selanjutnya, Pariri Lansia, Pariri Kesehatan dan Penyandang Distabilitas. Kriteria dua program inilah dinilai pemerintah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat serta perlindungan sosial lainnya. Jika taraf hidup meningkat maka, standar hidup juga meningkat sehingga warga KSB keluar dari status warga miskin.

Atas kebijakan ini pula, bupati menerima penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia (Leprid) tahun 2016 sebagai bupati pertama yang memperdakan program gotong royong. Selain itupula, prestasi pemerintah setempat menyita perhatian televisi nasional Metro TV sebagai kabupaten pertama yang meletakkan kebijakan gotong royong dalam tata kelola pemerintahannya. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here