Misi Inspektorat Tekan Kerugian Negara

0
128
div class="td-all-devices">

FOTO//Kepala Inspektorat Sumbawa Barat, Ir. H. Adi Mauluddin, M.Si

Nampaknya, upaya persuasif yang dilakukan tim pemeriksaan Inspektorat secara langsung mampu menuntaskan laporan kerugian yang muncul secara langsung pula. Langkah ini yang di klaim inspektorat setempat sebagai pola baru dalam proses pemeriksaan dan menyelesaikan potensi kerugian.

SUMBAWA BARAT—Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat nampaknya menunjukkan progress yang baik dalam rangka menekan potensi kerugian negara.

Lembaga audit intern pemerintah itu ingin memastikan bahwa setiap potensi kerugian segera di tindak lanjuti agar juga segera dibenahi dan mengoptimalkan pengembalian kerugian.

“Kita selalu mengupayakan pola baru untuk memastikan pengembalian kerugian keuangan negara. Jika dulu ada temuan, di buat laporan dan ditangani tim pemeriksa. Sementara pengembalian ditangani tim lain, yakni, tim Operasi Tindak Lanjut (OTL). Timnya berbeda.Tapi, kini tim pemeriksaan inspektorat bisa menyelesaikan temuan secara langsung, tidak perlu melalui OTL lagi,”kata, Kepala Inspektorat Daerah setempat, Ir. Adi Mauluddin, M.Si, kepada wartawan, di Taliwang, Rabu (15/11).

Inspektorat setempat melaporkan dampak dari pola itu, potensi kerugian berhasil langsung ditekan. Sebagai contoh, tahun anggaran 2016 yang diaudit hingga September 2017 tercatat ada Rp 800 juta lebih potensi kerugian. Setelah ditindak lanjuti tim pemeriksa, hingga September ini, pengembalian tercatat 55 persen atau Rp 475 juta.

“Sudah sudah ada Surat Tanda Setornya (STS) kok, uangnya di kas daerah. Nah kita optimis pola jemput bola dan pendekatan langsung kepada obyek SKPD terperiksa, pengembalian bisa segera dituntaskan,”akunya, lagi.

Sebelum pola baru di terapkan inspektorat, mekanisme audit dilalalui dengan tahapan cukup panjang. Mislanya, setelah ada temuan audit, inspektorat terlebih dahulu membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Setelah LHP, barulah kepala daerah menurunkan surat perintah OTL tadi, guna menindak lanjuti LHP. Tim ini berbeda dengan tim pemeriksa inspektorat sebelumnya.

Setelah OTL dilaksakan, laporan OTL akan ditindaklanjuti kembali selama lambatnya 60 hari. Jika kerugian tidak bisa diselesaikan barulah diserahkan melalui sidang majelis Tim Penyelesian Temuan Kerugian Negara (TPTGR). Disidang ini diputuskan vonis pengembalian kerugian.

Nampaknya, upaya persuasif yang dilakukan tim pemeriksaan Inspektorat secara langsung mampu menuntaskan laporan kerugian yang muncul secara langsung pula. Langkah ini yang di klaim inspektorat setempat sebagai pola baru dalam proses pemeriksaan dan menyelesaikan potensi kerugian.

“Sesuai aturan, sejak LHP diterima, maka selambat lambatnya 60 hari proses penyelesaian kerugian dilakukan oleh inspektorat. Ibarat masa Iddah, 60 hari masih rana inspektorat. Jika tidak tuntas selama 60 hari barulah kasus kerugian ditangani sidang TPTGR. Ini berlaku sama di BPK maupun BPKP,” akunya.

Kondisi ini kembali memperjelas bahwa temuan kerugian dari hasil audit keuangan inspektorat tidak serta merta bisa diproses atau ditangani ke lembaga hukum. Ada tahapan mekanisme aturan internal yang terlebih dahulu ditempuh. Artinya, selama pengembalian kerugian diselesaikan cepat dan tepat, maka proses hukum akibat dari berlarutnya pengembalian kerugian yang timbul dapat pula ditekan. (ZM.ndy-01/ ADVERTORIAL)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here