Pemerintah Waspadai Mafia Pupuk

0
124
div class="td-all-devices">

FOTO//Contoh standar kemasan dan merk serta komposisi yang diatur dalam Kepmentan.

“Saya sudah perintahkan seluruh petugas kami. Petugas Pelaksana Lapangan (PPL) untuk menarik seluruh pupuk yang tidak sesuai baku mutu dan aturan,”

Pelaksana tugas kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Marlin Hadi.

SUMBAWA BARAT—Untuk melindungi kepentingan petani dan menghindari pelanggaran hukum, pemerintah Sumbawa Barat melalui Dinas Pertanian setempat menarik seluruh pupuk yang disalurkan tidak atas prosedur yang benar serta menyalahi baku mutu.

Distribusi pupuk untuk petani yang dialokasikan pemerintah melalui program Bariri Tani tujuannya untuk membantu meningkatkan usaha pertanian dan memastikan produksi hasil pertanian berkualitas baik. Jadi, menurut instansi yang mengurusi sektor pertanian ini, pemerintah tidak akan membiarkan oknum pengusaha dan mafia pupuk merusak kelualitas pupuk yang merugikan petani.

Beginilah jenis, standar merk dan penjelasan baku mutu pupuk yang sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

“Saya sudah perintahkan seluruh petugas kami. Petugas Pelaksana Lapangan (PPL) untuk menarik seluruh pupuk yang tidak sesuai baku mutu dan aturan,” tegas, pelaksana tugas kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Marlin Hadi, kepada pers, di Taliwang, Kamis (7/12).

Menurut Marlin, setidak ada 100 ton pupuk program Bariri Tani belum di bayar pemerintah karena menunggu proses verifikasi atau pemeriksaan. Sesuai, prosedur kata dia, seharusnya pupuk yang distribusikan terlebih dahulu mesti diperiksa oleh petugas Balai Benih Umum (BBU) pertanian.

Marlin mengakui sekitar tiga ton pupuk yang disuplay ke Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano, tidak diperiksa melalui BBU terlebih dahulu. Maka pihaknya memerintahkan pupuk tersebut segera ditarik.

“Pokoknya saya tidak bayar pupuk organik yang masuk. Kita tarik, karena tidak boleh disuplay. Yang boleh masuk itu NPK atau an organik. Itupun NPK yang sesuai baku mutu dan standar aturan atau Standar Nasional Indonesia (SNI) tidak boleh kurang lebih. Harus jelas,”ujar Marlin lagi.

Sebelumnya, investigasi media menemukan sejumlah pupuk organik disuplay ke petani. Tidak hanya itu, media menemukan juga pupuk NPK ternyata tidak sesuai baku mutu atau standar aturan yang benar.

Undang-undang No.12 Tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman, diikuti oleh Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2001 tetang pengaturan pupuk budidaya tanaman dan beberapa Keputusan Menteri Pertanian (kepmentan), seperti No.02/Pert./HK.060/2/2006 dan No.237/Kpts/OT.2010/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan Peredaran dan Penggunaaan Pupuk. Diketahui bahwa pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman.

Kemudian, kepmentan tadi juga mengatur untuk memenuhi standar mutu dan menjamin efektivitas pupuk, maka pupuk yang diproduksi harus berasal dari formula hasil rekayasa yang telah diuji mutu dan efektivitasnya. Kemudian pupuk yang diedarkan untuk penggunaan disektor pertanian haruslah terdaftar dan memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

Seperti diketahui, kepolisian NTB telah berulang kali menangkap dan menggagalkan penyebarluasan distribui pupuk oplosan, palsu dan menyalahi baku mutu. Penangkapan itu dilakukan di Lombok Timur, Sumbawa Barat dan Sumbawa Besar.

Ini contoh pupuk Organik yang tidak sesuai standar. Tidak mencantumkan kandungan dan takaran secara jelas sesuai aturan. Sesuai aturan komposisi kandungan harus jelas tidak boleh tertulis kurang lebih atau jangka minimal dan maksimal.

Mafia pupuk atau persaiangan usaha antar distributor menjadi penyebab utama mengaturan pupuk ini kerap melanggar aturan. Sebut saja tadi, maraknya, pengoplosan, punggunaan pepuk bersubsidi diluar ketentuan, menyalahi baku mutu komposisi kandungan kimia serta pemalsuan merk.

Aktifitas ini juga terjadi karena didukung persekongkolan oknum pengusaha dan oknum aparat pemerintah sendiri. Akibat permainan mafia pupuk ini petani dan pemerintah kerap dirugikan. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here