Warga Mantar Protes Proyek Desa Buruk

0
219
div class="td-all-devices">

//Polri dan Pemda di Minta Awasi Proyek Desa

Banyaknya laporan serta konflik kepentingan proyek di desa tidak jarang menimbulkan konflik antar masyarakat dan antar pendukung kepala desa. Jika pemerintah dan aparat tidak memberikan perhatian serius terhadap kasus kasus seperti ini dikhawatirkan bisa memicu konflik sosial dan horizontal di masyarakat.
SUMBAWA BARAT—-Sejumlah warga Desa Mantar Kecamatan Poto Tano melaporkan buruknya kualitas serta performa proyek yang dikerjakan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Masyarakat bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) meminta kepolisian dan pemerintah daerah serius mengawasi dana desa sehingga tidak justru merugikan serta memicu konflik di bawah.

“Coba bapak lihat proyek desa di kampung kami. Tanggul tanpa pondasi dan ambruk, ada juga proyek rabat tidak dikerjakan sama sekali, anggarannya keluar serta rabat tanpa tulangan sementara di RAB menggunakan tulangan,” kata, Sudarmono, wakil ketua LPM Desa Mantar, protes, Selasa (2/1).

Abdul Manaf, warga RT 04 Desa Mantar, mengaku proyek di RT nya diketahui fiktif. Di dokumen anggaran desa tercantumkan tapi hingga akhir 2017 proyeknya tidak dikerjakan sama sekali. Proyek yang rusak dan tidak sesuai menurut dia banyak di Mantar.

Beginilah kondisi terkini proyek tanggul yang dikerjakan 2017 lalu dari APBDes Mantar. Tanpa pondasi, fisik bangunan ambrol.

“Kami sebagai warga masyarakat minta bapak Bupati dan kepolisian memperhatikan masalah ini. Buruknya kualitas proyek serta pekerjaan proyek fiktif merugikan keuangan desa dan merugikan masyarakat juga,” tegasnya.

Sudarmono dan Abdul Manaf serta sejumlah warga desa lainnya berencana mendatangi kepolisian Sumbawa Barat guna meminta penyelidikan atas kasus ini. Menurut Sudarmono masyarakat paham bahwa kepolisian menjadi pengawas serta menegakkan hukum bagi  penyalahgunaan atau korupsi uang desa.

Sebelumnya, laporan soal buruknya kualitas proyek di Desa Mantar berulang kali disampaikan warga. Tahun 2016, warga sampai bersurat ke Inspektorat untuk meminta audit khusus sejumlah proyek talut yang tidak dikerjakan tuntas hingga merugikan masyarakat.

Inilah salah satu contoh RAB pembangunan Rabat Beton konstruksi tulangan besi. Tapi laporan lapangan tidak menggunakan besi tulangan sama sekali.

Ketika itu, tim inspektorat turun langsung mengecek penyimpangan tersebut dan menemukan kekurangan pelaksanaan volume serta menyimpang dari RAB. Akhirnya atas arahan inspektorat, kepala desa dan kontraktor yang ditunjuk langsung menambah volume yang ada.

Sementara itu, media melaporkan banyaknya laporan serta konflik kepentingan pelaksana proyek di desa tidak jarang menimbulkan masalah antar masyarakat dan antar pendukung kepala desa. Jika pemerintah dan aparat tidak memberikan perhatian serius terhadap kasus kasus seperti ini, dikhawatirkan bisa memicu konflik sosial dan horizontal di masyarakat.

Sebelumnya, kepolisian Sumbawa Barat dilaporkan tengah mensosialisasikan kebijakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian kepada seluruh Bhabinkamtibmas desa. Bhabinkamtibmas diminta menjadi garda terdepan bersama masyarakat untuk ikut mengawasi dana desa. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here