Komisi I Minta Bupati Hentikan Tahapan Rekrutmen 

0
1688
div class="td-all-devices">

“Bahkan AMNT sendiri tidak mengakui bahwa PT.Mcmahon subkontraktor mereka. AMNT hanya bilang bahwa Mcmahon aliansi bisnis saja. Itu disampaikan, Wudi Raharjo, Jarot dan pejabat AMNT lain dalam rapat internal dengan DPRD akhir tahun 2017 lalu,”


Anggota Komisi I DPRD Sumbawa Barat, Muhammad Hatta.

SUMBAWA BARAT—Guna mendukung kebijakan Bupati Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin untuk menjamin transparansi dan keterbukaan dalam proses rekrutmen tenaga kerja PT.Mcmahon, Komisi I DPRD meminta Bupati menghentikan proses rekrutmen hingga masalah fundamental dalam status kontrak kerja perusahaan itu jelas.

Muhammat Hatta, anggota Komisi I DPRD mengatakan, kepala daerah seharusnya berkonsultasi dengan pimpinan DPRD agar arahan dan evaluasi komisi I di dengar. Bagaimana pun, kata dia, mitra soal ketenagakerjaan banyak di godok komisi bidang hukum, pemerintahan dan tenaga kerja tersebut.

“Bagaimana mungkin proses rekrutmen berjalan jika status kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) masih diberlakukan perusahaan permanen seperti AMNT dan Mcmahon,” kata, Hatta, keras.

Ia menegaskan,  Bupati melalui Disnaker juga memperjuangkan penolakan PKWT tadi. Ini terlihat dari pertemuan kepala daerah dengan aliansi serikat pekerja, sebagai respon pemerintah atas protes serikat atau pekerja sendiri.

Hanya saja, tambah dia, ia menyayangkan rendahnya koordinasi tom rekrutmen dengan komisi I. Menurutnya, Bupati seharusnya mengambil inisiatif berkoordinasi dengan DPRD sebelum rekrutmen dimulai. Sebab ada ‘Diskresi’ atau kebijakan kepala daerah yang harus di perjelas AMNT dan Mcmahon. Contoh, kata dia, masalah PKWT ini.

“Kami sudah mendatangi Kementerian Tenaga Kerja (Kemenakertrans) soal PKWT. Tim pusat dan provinsi akan turun, cek status PKWT yang diterapkan perusahaan permanen seperti AMNT dan Mcmahon. Mereka bukan perusahaan Outsourcing atau Mainpower. Mereka kontraktor utama,” ujarnya.

Yang aneh, ujar Hatta, kementerian tidak tahu apa status Mcmahon dan pekerjaannya di Batu Hijau. Apakah subkont atau apa?. Lebih, aneh lagi tim rekrutmen dan Micmahon tidak mengindahkan undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari DPRD.

“Bahkan AMNT sendiri tidak mengakui bahwa PT.Micmahon subkontraktor mereka. AMNT hanya bilang bahwa Mcmahon aliansi bisnis saja. Itu disampaikan, Wudi Raharjo, Jarot dan pejabat AMNT lain dalam rapat internal dengan DPRD akhir tahun 2017 lalu,”akunya.

Mencermati fakta itulah, Hatta meminta kepala daerah menghentikan proses rekrutmen sementara sampai klarifikasi soal status tadi diperjelas kepada publik.

Selanjutnya, Hatta juga menegaskan Bupati harus mempertimbangkan resistensi politik dalam mengawal kerja anggota tim rekrutmen ini. (ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here