Dukungan Tim Rekrutmen dan Manuver Kades

0
465
div class="td-all-devices">

Aneh, menurut Ikhsanul Murad ketika kepala desa malah menekan perusahaan menerima warga yang tidak sesuai kebutuhan job nya. Menurutnya, ini cara kasar mengusir investor. Seharusnya, kepala desa meminta pemerintah dan perusahaan melengkapi kuota pelatihan skill warganya agar memenuhi kualifikasi, bukan malah memprovokasi.

SUMBAWA BARAT–Setelah evaluasi dan kritikan dilayangkan kepada Bupati Sumbawa Barat, Komisi I DPRD akhirnya menggelar rapat tertutup dengan tim rekrutmen satu pintu PT.Mcmahon, Selasa (23/1).

Komisi yang mengurusi tenaga kerja tersebut intinya mendukung transparansi yang dilakukan tim, namun tetap fokus mengawasi masalah strategis tenaga kerja AMNT dan Mcmahon kedepan.  Rapat tersebut dihadiri ketua komisi I, M.Thamzil dan anggota, serta perwakilan Disnaker dan tim rekrutmen.

Komisi ini juga megapresiasi kinerja dan transparansi tim serta komitmennya mengutamakan pekerja lokal. Para legislator ini berharap, pemerintah menekankan perusahaan tidak merekrut pekerja skill dari luar kecuali mengutamakan pekerja lokal.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Abdul Hamid mewakili tim rekrutmen menegaskan tetap menjamin proses rekrutmen berjalan dengan transparan. Pemerintah juga menjamin akan memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Hingga kini, kata dia, tim belum mengumumkan kelulusan karena menunggu hasil tes dari  Universitas Gajah Mada (UGM).

Suasana antrean  pengambilan nomor tes ribuan pelamar PT.Mcmahon di Sekretariat Tim rekrutmen satu pintu, awal Januari lalu.

“Setelah UGM selesai barulah dikoordinasikan dengan tim dan diumumkan ke publik,” kata, Hamid, singkat.

Tuntutan Tiba Tiba Muncul

Sebelumnya, ditengah proses tahap akhir proses rekrutmen ini dilaksanakan tim, Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) setempat tiba tiba saja melayangkan tututan kepada tim rekrutmen. Mereka menandatangani sebuah petisi yang mendesak agar tim rekrutmen memberikan jatah atau kuota kelulusan untuk masing masing desa.

Petisi atas nama tim pengawas rekrutmen itu di ketuai Kepala Desa (Kades) Sapugara Bree, Andy Subandy dan Sekretaris, Yul Haidir. Selain meminta jatah atau kuota, surat FK2D melalui tim pengawal rekrutmen tadi meminta kuota diluar waiting list, memperjelas status transfer perusahaan AMNT ke Mcmahon berikut juga sub kontraktornya. Serta sejumlah tuntutan lainnya.

Beginilah isi surat tuntutan FK2D mengatasnamakan tim pengawal rekrutmen.

Surat ini sekaligus mengultimatum tim untuk merealisasikan tuntutan itu setidaknya sebelum tes terakhir diumumkan. Surat FK2D yang mengatasnamakan tim pengawal rekrutmen itu bahkan viral di media sosial.

Ikhsanul Murad, 40 tahun, pelamar skill warga Desa Air Suning Kecamatan Seteluk mengkritisi langkah FK2D ini. Menurutnya, sikap memaksa tim pengawal rekrutmen ini merupakan bentuk tekanan kepada tim dan perusahaan. Ia menuduh, upaya ini sama saja dengan provokasi pekerja untuk menggagalkan kerja tim.

Tuntutan yang tiba tiba muncul menurutnya, adalah tindakan pemaksaan kehendak. Apalagi, sistem kuota desa pernah diterapkan dan justru menyisahkan kekacauan serta konflik berkepanjangan. Upaya itu, kata dia, sama saja dengan merusak investasi serta membawa kerja tim mundur kebelakang.

“Menurut saya, sistem satu pintu ini managementnya sudah bagus. Itu ada scoring kelokalan, tes intervew, adiministrasi dan psikotes. Semua dilakukan tim independen serta sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” ujarnya.

Aneh, menurut Ikhsanul Murad ketika kepala desa malah menekan perusahaan menerima warga yang tidak sesuai kebutuhan job nya. Menurutnya, ini cara kasar mengusir investor. Seharusnya, kepala desa meminta pemerintah dan perusahaan melengkapi kuota pelatihan skill warganya agar memenuhi kualifikasi, bukan malah memprovokasi.

“Terus terang, kami pelamar dirugikan. Karena telah banyak tahapan sudah kami lalui. Mengapa ide dan tuntutan (FK2D) itu tidak disampaikan saat tim tengah menyusun pengumuman rekrutmen awal. Mengapa justru ribut ditahap akhir. Saya, duga mereka punya maksud tidak baik,” kritiknya.

David Purnama, 33 tahun, pelamar non skill warga Seteluk lainnya, menilai FK2D berupaya menggagalkan kerja tim justru ketika memasuki tahap akhir. DPRD kata dia, bahkan tidak pernah menyetujui ada kuota seperti itu. Termasuk masyarakat.

“Kita ikuti aturan. Kita serius dan dukung kalau lokal di prioritaskan tapi sesuai dengan kebutuhan. Tidak perlu dipaksa menerima kuota yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat. Kades ditugasi latih warganya agar punya skill. Bantu pemerintah bukan sibuk minta jatah. Siapa yang jamin, jatah desa bebas dari titip menitip,” protesnya, keras.(ZM.ndy-01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here