Jamban Juga Untungkan ‘Cukong’

Keterangan foto : Begini kondisi material Jamban di Desa Poto Tano. Material ini berserakan tak terurus. Pembangunan Jamban di Desa ini belum tuntas 100 persen.

Fakta mencengangkan yang ditemukan media justru, miliaran alokasi dana Bansos jamban ini malah menguntungkan oknum pengusaha luar daerah bahkan Cukong besar. Data yang dimiliki media menunjukkan, closed, spandek dan semen ternyata telah di pesan oknum tertentu ke pengusaha asal Surbaya.


TALIWANG—-Program Jambanisasi untuk membantu menyediakan sarana sanitasi yang baik bagi warga kurang mampu ternyata mendapat apresiasi warga. Sebagian warga berterimakasih atas bantuan pemerintah ini.

Program yang dilaksanakan dengan sistem gotong royong sesuai amanat Peraturan Daerah (Perda) Program Daerah Pembangunan Gotong Royong (PDPGR) sudah dilaksanakan pemerintah.

IMG-20160504-WA0003
Bukti faktur pembelian barang material Jamban dari Surabaya. Ini bukti material Jamban di pihak ketigakan

Setidaknya kurang lebih 6000 unit jamban dibangun pemerintah di seluruh Sumbawa Barat. Jamban ini dilaksanakan oleh tim peliuk Desa dengan alokasi anggaran Rp 1.500.000 untuk sebagian kecamatan dan Rp 2,5 juta untu kecamatan  daerah sulit dijangkau.

Program ini dinyatakan telah selesai dan terlaksana 100 persen. Bupati Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin bahkan secara resmi menutup program jamban tadi  dalam sebuah apel akbar di lapangan utama Graha Fitrah, kompleks kantor pemerintah setempat, belum lama ini.

Peliuk atau agen PDPGR bahkan dilaporkan telah menerima insentif  Rp 750.000 per orang. Peliuk atau agen PDPGR ini berjumlah ribuan orang dan pengangkatannya melalui Surat Keputusan (SK) Bupati. Sayang, belum jelas sumber alokasi anggaran PDPGR ini. Pasalnya dalam dokumen APBD murni 2016, alokasi anggaran ini tidak ada.

“Kita sudah sah kan dan setujui aggaran untuk insentif itu pada APBD Perubahan kemarin. Kita setujui karena PDPGR dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada),” kata ketua Komisi II DPRD Sumbawa Barat, Akheruddin Sidik, di konfirmasi wartawan, kemarin.

Akheruddin beralasan DPRD menilai cukup  denga Perkada, pemerintah bisa mengalokasikan anggaran pembangunan jamban berikut insentif agen PDPGR. Pertanyaannya muncul, perkada baru disahkan bupati pada tahun anggaran 2016 berjalan. Semestinya, perkada bisa menjadi alasan penggaran dana asalkan disusulkan dan disetujui DPRD terlebih dahulu dalam Perda APBD.

Tapi aneh, belum perda APBD Perubahan di sahkan pemerintah telah mengeksekusi pencairan anggaran ini mendahului dasar aturan dan hukum. Pertanyaannya, pemda menggunakan uang yang mana dan uang siapa?.

Ketika ini ditanyakan kepada DPRD, Akheruddin tetap beralasan bahwa dasarnya adalah Perkada. Padahal sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 39 tahun 2006 tentang keuangan dan prosedur pengalokasian dana Bantuan Sosial (Bansos) Perkada hanya dasar pengajuan anggaran ke DPRD dan DPA dinas, bukan untuk mengeksekusi langsung. Anggaran baru bisa di cairkan setelah DPA yang memuat Bansos sudah di sahkan DPRD.

Fakta mencengangkan yang ditemukan media, justru miliaran alokasi dana Bansos jamban ini malah menguntungkan oknum pengusaha luar daerah bahkan Cukong besar. Data yang di miliki media menunjukkan, closed, spandek dan semen ternyata telah di pesan oknum tertentu ke pengusaha asal Surbaya.

Konsep program gotong royong dan prosedur alokasi anggaran ternyata tidak dengan musyawarah atau persetujuan anggota peliuk, tapi di arahkan secara terpusat agar pengadaan closed dan spanduk di arahkan ke satu pengusaha. Ini membuktikan, jamban ini lebih mirip proyek yang menguntungkan Cukong pengusaha besar ketimbang peliuk.

Kejaksaan tinggi NTB dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa mensinyalir proyek jamban ini bermasalah dan berpotensi korupsi atau memperkaya orang perorangan atau pengusaha tertentu. Dasarnya karena, sumber dana jamban ini berasal dari Bansos.

Sementara aturan pengalokasian dan prosedur pengucuran dana Bansos harus swadaya. Diberikan kepada sasaran penerima, dilaksankan oleh sasaran dan dipertanggung jawabkan oleh sasaran, bukan malah dipihak ketigakan.

Jika sudah begini lantas mengapa pemerintah membiarkan pengadaan barang Bansos ini di berikan kepada Cukong?. Jika Cukong di untungkan, lantas siapa pejabat kita yang untung dari nikmatnya untung cukong cukong ini?.

“Itu kita atensi pak. Bansoskan swakelola penerima, tidak boleh di pihak ketigakan. Ini berpotensi merugikan negara,”kata,  Kasi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Kejaksaan Sumbawa,A. Agung raka, SH.MH, belum lama ini.(ZM.ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *