KASTA NTB Dukung Gubernur Fasilitasi Kasus KEK

“Warga juga tidak perlu menggunakan cara cara keras dengan melakukan penghadangan dan pemagaran, jika masih ada perselisihan. Tak boleh ada provokasi. Bisa langsung bicara ke Pemkab Loteng dan bahkan mendatangi kantor Gubernur. Saya fikir semuanya terbuka,” akunya.

Ketua LSM KASTA NTB, L. Muhanan

PRAYA—Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kajian dan Advokasi Sosial serta Transparansi Anggaran (KASTA) NTB mendukung Gubernur, Zulkiefli Mansyah menengahi sekaligus memfasilitasi masalah konflik lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lombok Tengah (Loteng).

Kasus sengketa lahan antara PT. International Tourism Developman Centre (ITDC) dengan warga setempat berbuntut penetapan dua warga sebagai tersangka oleh Polda NTB. situasi ini menurut KASTA bisa memicu konflik dan merusak iklim investasi di KEK sendiri.

“Kami dukung pak Gubernur turun tangan. Sebab beliau memiliki kemampuan pendekatan yang soft, bersahabat dan tenang. Tidak perlu pendekatan hukum,” kata, Ketua KASTA NTB, Muhanan, SH, kepada Pers, Selasa (8/10).

Ia menyarankan Polda NTB dan pihak ITDC untuk tetap bersinergi bersama Pemprov NTB, guna menyelesaikan masalah warga secara arif dan bijaksana.

“Warga juga tidak perlu menggunakan cara cara keras dengan melakukan penghadangan dan pemagaran, jika masih ada perselisihan. Tak boleh ada provokasi. Bisa langsung bicara ke Pemkab Loteng dan bahkan mendatangi kantor Gubernur. Saya fikir semuanya terbuka,” akunya.

Muhanan menegaskan, LSM di NTB sejatinya sangat mendukung keberadaan KEK dan ITDC. Juga mendukung upaya menegakkan keamanan yang dilaksanakan Polda NTB. Hanya saja, perlu pola pendekatan yang lembut dan bersahabat. Ini juga kata dia, untuk menjaga iklim investasi dan suasana NTB agar tetap kondusif.

Karena itu, pihaknya meminta kepada ITDC untuk segera mencabut laporan atas dugaan penyerobotan lahan yang mengakibatkan warga menjadi tersangka. Dengan segala kerendahan hati ia juga meminta Polda NTB untuk meng SP3 kan kasus tersebut. Agar tidak sampai menimbulkan masalah baru.

Ia juga berharap Gubernur memfasilitasi semua pihak, sebab masyarakat sangat terbuka untuk difasilitasi dalam mendapatkan hak secara berkeadilan.

” Pendekatan sosiologis itu dengan mengedepankan ke arifan lokal sangat penting bagi pemerintah, investor dan aparat keamanan. Agar iklim investasi tetap berjalan baik,” demikian, Muhanan. (ZM.ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *