Management Rehabilitasi Bencana Seteluk Amburadul

Caption foto// Presiden Jokowi Dodo memberikan keterangan pers, di sela sela kunjungannya di Kabupaten Sumbawa Barat, Oktober lalu.

//Pokmas Tak Jelas, Warga Protes

SUMBAWA BARAT—Kebijakan Bupati Sumbawa Barat untuk melibatkan unsur agen PDPGR dalam Kelompok Masyarakat (Pokmas) korban gempa bumi memicu masalah.

Sejumlah warga protes dan kecewa dengan pola kerja Pokmas yang justru tidak diperankan bahkan terkesan fiktif. Warga Dusun Tiu Jeruk, RT 14 RW 07 warga Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk, misalnya, mengaku tidak pernah tahu siapa ketua pokmas mereka.

Tidak ada pertemuan dan koordinasi. Akibatnya, warga korban terpaksa harus berjubel ngantre dan mengurusi masalah dana bantuan hak mereka ke rumah kooridinator PDPGR Kecamatan, Ilham Yunus.

“Saya pak sudah selesai bangun rumah. Saya masuk rusak ringan. Sudah berminggu-minggu saya kasi nota material yang sudah saya pakai. Tapi belum diganti juga. Itu kan hak saya,” kata, A.Gani, 50 tahun, warga RT 14 RW 07 Dusun Tiu Jeruk, Jum’at (16/11).

Sebagian warga lainnya mengaku bingung, rumahnya telah masuk dalam Surat Keputusan (SK) penerima bantuan subsidi rehab rumah korban bencana, namun tidak jelas kapan mulai di rehab. Alasannya, mereka tak punya biaya sama sekali. Tidak ada pokmas atau pengurus pokmas yang datang menemuinya. Kapan dan bagaimana ia mulai membangun rumah.

“Saya tidak tahu siapa pokmas saya. Kita tidak diberitahu bagaimana pola pencairan dan rehab. Hanya info yang kami terima, kita disuruh utang material. Kok ngutang, kan ada pokmas. Uang sudah ada di pokmas. Kalau kita ajukan material dan tukang, seharusnya bisa di sediakan pokmas. Ini kita bingung kemana,” ujar, Mustofa, warga korban gempa Dusun Tiu Jeruk.

Erni, 30 tahun warga dusun yang sama juga bingung siapa pokmas mereka. Ia bahkan mengaku harus berulang kali berurusan ke rumah Ilham Yunus, itupun harus antre dan di minta untuk utang bahan material ke toko yang ditunjuk.

“Saya sempat protes pak. Ada warga yang belum bangun rumah sama sekali di cairkan seratus persen dengan uang cash. Saya sudah bangun sendiri, dan harus ngutang material lagi. Itupun pihak toko tak langsung setujui,” kata, Erni.

Rumah milik H. Anwar warga dusun yang sama juga berulang kali meminta ke koordinator agen kecamatan kapan rumahnya bisa ia rehab. Ia mengaku sudah menanyakan realisasi anggaran haknya sesuai SK tahap pertama rusak ringan, namun tidak kunjung di tangani.

“Jawabannya saya di suru nunggu pak. Saya disuruh ngutang ke toko bangunan yang ditunjuk, tapi pihak toko tak mau memberi alasan belum ada pembayaran material sebelumnya,” kata, Sri Nanung, 40 tahun, anak H.Anwar.

Presiden Jokowi Dodo,saat meninjau dari dekat proses pembangunan rumah tahan gempa korban bencana gempa Bumi, di Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano,belum lama ini.

Akibat ketidak jelasan nasib dan realisasi dana bantuan gempa bumi dari Presiden Jokowi Dodo ini, warga sebagian terpaksa masih bertahan di tenda pengungsi. Apalagi, saat ini telah memasuki musim penghujan.

Camat Seteluk, Abdul Hamid yang dikonfirmasi wartawan mengakui bahwa realisasi dana bantuan rehabilitasi rumah tahap pertama, telah cair 50 persen dan kini berada di rekening Pokmas. Rusak berat hampir terealisasi seluruhnya, sedangkan untuk rusak sedang dan ringan masih proses pencairan.

“Sudah, semuanya sedang proses pak. Uangnya ada dan sudah cair semua di rekening pokmas,” ujar, Abdul Hamid, di hubungi wartawan.

Hamid berjanji akan memanggil Pokmas dan koordinator agen PDPGR Kecamatan untuk mengklarifikasi masalah ini. Camat tidak bisa menjawab ketika ditanya, mengapa warga harus mengantre dan memprotes realisasi dana bantuan  mereka jika pokmas telah bekerja. Warga berjubel dan ngantre berusaha sendiri meminta material dan nota belanja ke koordinator agen. Padahal, kegiatan ini bukan tugas kooridinator melainkan tugas pokmas sendiri.

“Pokoknya masukan dan informasi bapak ini akan kita tindak lanjuti. Saya segera panggil pokmas dan koordinator pokmas kecamatan,” kata, Camat lagi.

Di Desa Seteluk Tengah, terdapat enam Pokmas. Salah satunya Pokmas Dusun Tiu Jeruk. Tidak jelasnya tugas dan kooridinator pokmas membuat warga korban terdampak semakin bingung saja.

Tokoh masyarakat dan ulama setempat, KH.Zulkifli Daud meminta Bupati Sumbawa Barat menegur serta segera membenahi konflik masalah pokmas di Seteluk. Ia juga meminta aparat kepolisian, untuk melakukan monitoring dan pemeriksaan ketidak jelasan realisasi dana bantuan pemerintah pusat ini.

“Sebaiknya Bupati evaluasi dan hentikan pola kerja rehabilitasi bencana seperti di Seteluk Tengah dan yang lain. Polisi juga saya minta turun memeriksa pihak yang terlibat memperlambat realisasi dana bantuan ini kepada masyarakat,”demikian, Dea Guru, sapaan akrab Zulkifli Daud.

Kebijakan  dalam pelaksanaan rehabilitasi dana bencana di Seteluk ini memicu keanehan. Sebab, dana bencana tahap pertama telah ada di rekening pokmas. Namun, warga malah disuruh berhutang. Padahal, semestinya, Pokmas yang mendatangi anggota dan menanyakan kebutuhan material yang diajukan sebelum mereka belanjakan langsung ke toko bangunan. (ZM.ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *