Mantan Kades Diduga Terlibat Penggelapan DD

Caption//KRPM dan sejumlah anggota BPD tengah menemui penyidik Reskrim Polres Sumbawa Barat guna melaporkan dugaan penggelapan dana oknum kades.

SUMBAWA BARAT—Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Pesisir Menggugat melaporkan oknum mantan kepala Desa Labuhan Lalar, Ansyarullah, ke penyidik Reskrim Polres Sumbawa Barat terkait dugaan  penggelapan Dana Desa (DD).

Ketua Koalisi Rakyat Pesisir Menggugat (KRPM), Abbas Kurniawan, mengatakan, oknum mantan kepala desa telah mencairkan dana proyek pengadaan fasilitas lampu jalan tenaga Surya senilai Rp 192 juta tanpa melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa.

“Anggarannya cair pada bulan Juli 2018 melalui bendahara waktu itu. Pekerjaan proyek lampu penerangan hingga kini belum ada sama sekali,” kata, Abbas kepada wartawan.

Abbas melaporkan dugaan penggelapan dan korupsi itu langsung ke penyidik Reskrim polres setempat. Selain Abbas, laporan yang sama juga dilayangkan sedikitnya enam anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Labuhan Lalar.

Inilah surat Plt Kades Lalar, Husni Thamrin, yang meminta mantan Kades mengembalikan dana proyek pengadaan lampu penerangan jalan tenaga Surya.

Laporan ini dinilainya pidana murni karena yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai kepala desa karena mengundurkan diri usai terdaftar menjadi Calon Legislatif (Caleg) partai tertentu pada pemilu 2019 mendatang.

Sebelumnya, pelaksana tugas (Plt) Kades Labuhan Lalar, M.Husni Thamrin telah melayangkan surat dengan nomor 028/65/2001/IX/2018 tertanggal 24 September 2018 kepada yang bersangkutan (Ansyarullah,red). Surat itu berisi permintaan pengembalian anggaran proyek lampu jalan di tujuh titik yang belum terealisasi hingga kini.

Ansyarullah sendiri yang dikonfirmasi wartawan membantah menggelapkan dana proyek lampu penerangan jalan tersebut. Ia mengatakan, proyek itu sedang dalam proses pengerjaan. Ia menyebut, para pihak tidak sabar dan mendesak dirinya harus menyelesaikan saat ini juga.

“Inikan masih kita proses. Saya sudah komunikasi dengan Plt kades bahwa proyek itu tetap dikerjakan,” bantahnya.

Dalam laporan tadi, Abbas dan kawan kawan menyertakan beberapa bukti berupa dokumen pencairan uang dari bendahara desa. Dokumen pernyataan TPK yang tidak tahu menahu realisasi keuangan proyek lampu jalan tersebut serta sejumlah dokumen anggaran resmi desa atau APBDes.

 

Laporan masyarakat terhadap dugaan penyimpangan dan penggelapan dana desa sudah yang kesekian kalinya terjadi. Sumbawa Barat termasuk salah satu kabupaten yang berada pada level waspada penyimpangan dana desa. 

 

Sebelumnya kelompok masyarakat dan BPD juga melaporkan penyimpangan keuangan DD di beberapa desa. Diantaranya, Desa Mantar, Desa Seteluk Atas, Desa Sapugara Bree, Desa Beru, Desa Tongo serta terakhir Desa Labuhan Lalar. (ZM.ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *