Matinya BUMDES Kita

“Pemerintah pusat memberikan anggaran yang begitu besar, ini disiapkan untuk pembangunan Desa. Realitanya hingga saat ini BUMDES di KSB hidup enggan mati tak mau alias mati suri. Tidak ada satupun BUMDES yang berjalan,”

  Abidin Nazar.

SUMBAWA BARAT—Kepala Dinas Pemberdayaan Mayarakat Dan Desa (DPMD), Mulyadi mengatakan, tengah mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Pemerintah kata Mulyadi menginginkan BUMDES itu maju, karenannya ia berharap para kepala desa diminta serius mengelola BUMDES.

“Managemen BUMDES itu arus terarah. Harus ada dampak ekonominya bagi masyarakat. Jangan semaunya saja. pemerintah daerah ingin membentuk satu unit bisnis usaha di masing masing desa. Dengan melibatkan pelaku usaha,” terangnya.

Menurutnya, BPMDES di tiga tahun ini para Pemdes banyak memfokuskan ADD ( Alokasi Dana Desa) dan DD untuk infrastruktur, kurang pemberdayaan.Utamanya pembangunan yang menitik beratkan pengelolaan ekonomi desa. Pemerintah kata Mulyadi lagi lagi menekan agar misi program One BUMDES One produk segera terwujud.

Menurutnya, BUMDES bisa menjadi komponen pendapatan yang bagus untuk desa serta berkolerasi dengan pengembangan  taraf hidup  masyarakatnya.

Kepala Desa Bukit Damai, Swardi janji BUMDES bakal jadi pusat ekonomi baru di desa.

“Memang tahun tahun kemarin, BUMDES di desa kami tidak bergerak, tapi di tahun ini sudah kita optimalkan kearah sana. Produk produk yang akan kita garap juga sudah siap, bahkan produk food home industri seperti keripik gadung, dan kripik tempe sudah kita produksi dan tinggal di launcing saja,” kata, Swardi Kepala Desa Bukit Damai Maluk kepada Wartawan.

Hanya saja, menurut Swardi kendala terbesarnya adalah pasar. Ini menurutnya  yang  harus di bantu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

“Terus terang kami kesulitan jika produk kami sudah diproduksi dalam jumlah yang besar namun pasarnya tidak ada,” tambahnya.

Pemerintah Daerah harus bisa memberikan  solusi terkait masalah marketing produk. Entah pemasaran didalam KSB sendiri ataupun diluar KSB, apalagi bisa ekspor ke luar negeri.

Menurutnya BUMDES bisa menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di tengah ekonomi daerah yang stagnan.

Komisi II DPRD KSB soroti tidak berkembangnya Bumdes.

Sementara itu, tidak jelasnya arah dan pengembangan BUMDES disorot keras anggota DPRD setempat, Abidin Nazar. Anggita Komisi II DPRD Sumbawa Barat ini mengingatkan pemerintah Daerah untuk serius dalam menjalankan BUMDES.

Abidin menegaskan, pemerintah pusat sudah mengatur dan membuat UU 6 tahun  2014, tentang Desa, dengan amanat pemerintah untuk mengalokasikan dana APBN yang begitu besar untuk dana Desa. Di tambah lagi setiap APBD di wajibkan menganggarkan sepuluh persen untuk alokasi dana Desa.

Dan salah satunya berdasarkan amanat Undang Undang 6 tahun 2014 tentang Desa, setiap Desa di wajibkan membentuk BUMDES. Tujuanya adalah agar masyarakat Desa bisa sejahtera dan mengurangi angka kemiskinan serta mengurangi angka pengangguran.

“Pemerintah pusat memberikan anggaran yang begitu besar, ini disiapkan untuk pembangunan Desa. Realitanya hingga saat ini BUMDES di KSB hidup enggan mati tak mau alias mati suri. Tidak ada satupun BUMDES yang berjalan,” ujar, Abidin.

Kabupaten Sumbawa Barat telah mengatur regulasi tentang BUMDES, juga telah mengeluarkan PERBUB minimal harus mengeluarkan anggaran  sepuluh persen dari ADD untuk pengembangan BUMDES. Perda tentang BUMDES ini merupakan inisiatif Komisi II DPRD KSB.

“Kalau BUMDES ini berkembang dengan baik dia akan menjadi penggerak ekonomi utama masyarakat, sehingga bisa memunculkan one place one produk,”demikian, Abidin. (ZM. fjr.02)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *