Mengungkap Janggalnya Proyek Raksasa KSB

TALIWANG—PT Trillion Glory International (TGI) merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Perusahaan ini di laporkan telah mengerjakan proyek fasilitas kompleks Kemutar Telu Centre (KTC) pusat pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat. Proyek ini adalah satu dari tujuh aitem proyek raksasa yang dilaksanakan pemerintah Sumbawa Barat sejak tahun 2007 silam.

screenshot_2016-11-10-19-50-20
Naskah putusan PTUN Mataram, yang mengabulkan gugatan PT Ampuh membatalkan surat pemenang tender PT Trillion dalam proyek pembanguan fasilitas KTC senilai Rp 77 Miliar.

PT TGI memenangkan tender proyek fasilitas KTC senilai Rp 72,7 Miliar berdasarkan kontrak induk Nomor 600/8779/DPU/I/2010. Kontrak itu mengharuskan PT TGI mengerjakan proyek tersebut dengan sistem Multy Years atau tahun jamak dimulai tanggal 8 Januari 2010 sampai dengan 7 januari 2013.

Itupun sesuai dengan addendum kontrak nomor 600/1661/DPU/2012 tanggal 7 Maret 2012, nilai kontrak diubah menjadi Rp 69,945 Miliar. Lama pengerjaan proyek ini sesuai kontrak addendum tercatat 1.289 hari pun akhirnya ikut dirubah menjadi 1.610 hari kerja.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sesuai resume hasil pemeriksaan belanja modal infrastruktur pemerintah Sumbawa Barat tahun anggaran 2013 dan 2014 hingga tahun buku per 30 November, mengungkap timbulnya kerugian negara akibat pelaksaan proyek ini.

Yakni, kelebihan pembayaran pada paket KTC yang telah diputuskan kontraknya senilai Rp 2,606 Miliar. Dan jaminan pembayaran uang muka serta jaminan pelaksana senilai Rp 3,636 Miliar yang tidak di setorkan ke kas daerah.
Dalam resume pemeriksaan itu terungkap bahwa sesuai hasil pemeriksaan lapangan pada tanggal 23 November 2014 bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diketahui bahwa PT TGI sudah tidak melakukan aktifitas pembangunan lagi, alias pekerjaan terhenti. Itupun terhenti sejak penandatanganan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) tertanggal 24 Desember 2013.

Akibat fakta itu, Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (DPU) waktu itu telah mengeluarkan tiga kali surat peringatan namun tidak ditanggapi. Akhirnya Kadis PU menerbitan surat pemutusan perjanjian kontrak nomor 600/1533/DPU/V/2014 tangal 5 Mei 2014.

 

Kadis PU pun akhirnya juga melayangkan surat klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksana sesuai dalam dua kali surat klaim, yang terakhir dilayangkan 26 Agustus 2014 dengan nomor surat 600/1105/DPU/VIII/2014. Berdasarkan data inilah, BPK merujuk kepada isi perjanjian kontrak pasal 21 yang ditandatangani pada 8 Jnuari 2010 dimana menerangkan, bila mana pihak kedua tidak mampu atau bangkrut guna melanjutkan proyek tersebut maka pihak kedua di kenakan sangsi.

 

Pertama, jaminan pelaksana harus segera dicairkan dan disetorkan ke kas daerah. Kedua sisa uang muka harus dilunasi pihak kedua serta ketiga, kontraktor di kekanakan daftar hitam atau Black List selama jangka waktu dua tahun.

bpk-2
ilustrasi : Gedung BPK RI

Dengan demikian, BPK menyimpulkan berdasarkan ketentuan perundangan undangan dan ikatan perjanjian kontrak proyek KTC yang dikerjakan PT TGI, menyatakan perusahaan tersebut telah menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 6 Miliar lebih. Pertama, Rp 2,606 Miliar untuk kelebihan pembayaran kontrak yang putus. Kedua, Rp 3,636 Miliar dana jaminan uang muka dan pelaksana yang tidak di setorkan ke kas daerah.
Hasil audit BPK ini menambah panjangnya janggalnya proyek ini. Bagaimana tidak, sebelumnya, tender proyek yang dimenangkan PT Trillion juga pernah dilaporkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh pesaing terdekatnya yakni, PT Ampuh Sejahtera. Ketika itu, PTUN tingkat pertama mengabulkan gugatan PT Ampuh karena proses tender proyek fasilitas KTC yang memenangkan PT Trillion cacat administrasi dan melanggar peraturan perundang undangan.
PT Ampuh yang diwakili Ajiono sebagai Direktur, menggugat Bupati Sumbawa Barat, KH. Zulkifli Muhadli ketika itu atas nama pejabat penerbit berita acara lelang. Surat keputusan PTUN nomor 4/G/2010/PTUN.MTR, menyimpulkan surat berita acara hasil pelelangan tidak sah dan membatalkan PT TGI sebagai pemenang lelang untuk proyek KTC. Kejanggalannya adalah, meski dibatalkan PTUN ternyata, PT TGI tetap di nyatakan sebagai pemenang dan melaksanakan pengerjaan proyek tersebut. (perintah putusan PTUN diabaikan,red).
Bupati Sumbawa Barat, H. W Musyafirin mengklaim bahwa kasus kerugian negara proyek KTC ini sudah masuk dalam rana sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (MP-TPTGR).

 

Sidang mejelis TPTGR memutuskan agar PT Trillion mengembalikan kerugian negara sesesuai hasi audit dan temuan BPK. Namun, aneh, Bupati mengatakan hanya kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp 2, 606 saja yang harus dibayar. Sementara jaminan uang muka dan pelaksana senilai Rp 3, 636 sudah di komunikasikan dengan BPK bukan sebagai kerugian.
‘’Memang ada pengembalian menururt LHP BPK, hasil sidang majelis TPTGR sudah ada pengembalian dan sebagian lagi masih diproses,’’ujarnya, kepada wartawan langsung melalaui sambungan telepon, Kamis (10/11).
Bupati mengatakan, nilai yang sudah dibayar Rp 700 juta. Itupun disetorkan secara bertahap melalui kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS). Menurutnya, pengembalian kerugian negara tidak serta merta dilaksanakan, butuh proses. Maka itu, hingga kini pemerintah masih terus mengupayakan agar seluruh kerugian bisa diselesaikan.
Sementara itu, tokoh LSM Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK) Sumbawa Barat, Sahril Amin meminta aparat negara baik kepolisian dan Kejaksaan untuk memberikan atensi terhadap kejanggan kasus ini. Menurutnya bagaimana mungkin PT Trillion menghilang begitu saja dan berhenti melaksanakan pekerjaan tanpa ada alasan. Ini menurutnya sangat janggal.
‘’Jika benar informasi bahwa PT Trillion justru enggan membayar kerugian, ini semakin membuka ada skandal dalam kasus ini. Alasannya, surat teguran hingga pemutusan kontrak tidak digubris Trillion, kok tiba tiba ia mau membayar kerugian, ini ada apa,” kritiknya.
Sahril mensinyalir bahwa Trillion tidak membayar kerugian sepeserpun guna mengembalikan kerugian negara. Ia meminta Kapolda NTB dan Kajati NTB memerintahkan penyidiknya, untuk menyita seluruh dokumen pembayaran atau setoran kerugian dari DPPKAD. Ia juga menduga ada rekayasa, dalam pembayaran kerugian ini.

Sebab, tidak pernah ada informasi atau keterangan langsung dari pihak PT Trillion mengakui dan siap membayar kerugian tersebut.
‘’Kok sekonyong konyong Trillion mau bayar tanpa hujan tanpa angin. Saya desak Kapolda dan Kajati periksa dong dokumen pembayaran kerugian, siapa yang membayar dan atas nama siapa?,’’demikian, Sahril. (ZM.ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *