MUI Daerah Tidak Benarkan Intoleransi Ormas Islam

Keterangan Foto : Ketua MUI Sumbawa Barat, KH. Syamsul Ismail, LC

TALIWANG—Organisasi Masyarakat (Ormas) berdiri berdasarkan undang undang. Negara menjamin setiap orang atau kelompok orang berserikat atau mendirikan organisasi masyarakat. Hanya saja, undang undang mengamanatkan agar kegiatan ormas dilaksanakan sesuai dengan aturan undang undang dan hukum yang berlaku.

Fenomena kekerasan yang ditunjukkan ormas ormas tertentu memicu keprihatinan banyak pihak. Salah satunya, Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI didaerah menilai ormas Front Pembela Islam (FPI) sebaiknya melaksanakan kegiatan sesuai syariat islam dan menjaga keutuhan NKRI. MUI tidak menganjurkan ormas islam melakukan sweping dan kekerasan.

“MUI menyarankan hukum positif di jalankan. Jika masalah dengan agama diselesaikan dengan agama. Tugas MUI melakukan kajian syariat dan memberikan fatwah untuk itu,” kata, Ketua MUI Sumbawa Barat, KH.Syamsul Ismail, LC kepada pers, di Pondok Pesantren Himmatul Ummah, Kecamatan Brang Rea, Sumbawa Barat, Senin (16/1).
Syamsul menegaskan tugas MUI menjaga ummat dan menjalankan syariat islam serta melindungi NKRI. Jadi sesuai tugas tadi, MUI berkewajiban meluruskan syariat melalui komisi fatwah dan diteruskan kepada ummat. MUI tidak merekomendasikan FPI melakukan aksi aksi demonstrasi apalagi anarkis.

“Demontrasi 212 dan 411 bukan rekomendasi MUI. Itu insiatif pribadi umat islam dan gerakan ormas ormas,”katanya, lagi.

Menyikapi kondisi negara akhir akhir ini, MUI berharap pemerintah dan aparat menegakkan aturan dan hukum secara transparan, cepat tepat dan berkeadilan. Ukhuwah islamiah hubungan dengan ummat islam dan ukhuwa wathonia atau kerukunan antar ummat beragama menurutnya harus terus dijaga.
“Yang jelas kami tegaskan tidak ada kewenangan MUI menjadi koordinator aksi. MUI hanya organisasi mitra pemerintah sebagai pemberi fatwah dengan kajian yang terukur para ulama,”akunya lagi.

Sejauh ini menurut Syamsul, MUI telah berkoordinasi dengan aparat negara dan pemerintah seperti BIN, Polri dan TNI guna menyikapi kondisi negara akhir akhir ini. Ia menyayangkan aksi demonstrasi yang dilakukan FPI yang berujung anarkis. Bagaimanapun, islam tidak mengajarkan kekerasan. Para ulama juga menyayangkan penggunaan media sosial yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Menyebarkan beritah fitnah, adu domba atau hoax. Karena itulah, ia menyarankan pemerintah harus menetralisir ini dan ciotakan informasi yang berimbang dan mencerahkan. Baik melalui media masa dan media sosial.

“MUI menjembatani dialog antar ummat islam di Sumbawa Barat. Dari berbagai latar belakang ormas. Baik itu HTI, Hisbuhtahrir, jamaah tabliq, LDI, Salafi , NU, Muhammadyah. Semuanya memiliki kesepahaman yang sama, menjaga ummat, menegakkan syariat dan menjaga keutuhan NKRI dalam bingkai ke bhinekaan,”akunya.

Bagi ulama, menurutnya, kemungkaran sebaiknya ditegakkan dengan aturan melalui penegakkan hukum. Jika tidak mampu, berkonsultasi dengan ulama dan jika tidak bisa juga barulah dengan tabayyun atau intropeksi diri dengan hati.
“Ulama harus meletakkan ayat jihad pada tempatnya. Tidak serta merta yang berbeda itu di perangi. Kecuali dengan fatwa MUI bersama negara,”demikian, Syamsul Ismail.(ZM.ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *