Pangdam IX : Mafia Pangan Masih Ancam Petani

Bupati adalah perpanjangan tangan Presiden di daerah. Jadi TNI wajib tunduk dan patuh terhadap arahan pemimpin tertinggi di daerah sesuai tugas pokok TNI menjaga dan melindungi keutuhan negara, mensejahterakan rakyat serta menjaga mandat rakyat.

Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Komaruddin Simanjuntak

SUMBAWA BARAT—Panglima Daerah Militer (Pangdam) IX Udayana, Mayjen TNI Komaruddin Simanjuntak mengakui spekulan atau mafia pangan masih mengancam petani kita.

Kondisi ini kata Pangdam bisa memicu disparitas atau kesenjangan harga antara yang diterima petani dengan rantai distribusi yang banyak ditangani para spekulan dengan pengusaha besar.

“NTB ini termasuk 7 dari 34 Provinsi yang menjadi lumbung pangan nasional. Kita harus bangga untuk itu. Hanya saja, standar harga dasar yang ditetapkan pemerintah seperti harga Padi, Beras, Kedalai dan Jagung terkadang tidak diketahui kebanyakan petani kita. Ini ruang spekulan bermain,” kata Pangdam disela sela Silaturohmi dan kunjungan kerjanya di Taliwang, Ibu Kota Sumbawa Barat, Rabu (9/7).

Ketika dulu lanjut Komaruddin saat ia menjabat sebagai Asisten Operasi Teritorial (Asopter) Panglima, hampir setiap waktu ia mengaku turun bersama menteri pertanian memastikan harga yang diterima petani sesuai harga standar. Termasuk dengan Badan Urusan Logistik (Bulog).

Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Komaruddin Simanjuntak, disambut tarian Sumbawa sesaat setelah tiba di Kantor Bupati. Turut mendampingi Pangdam, Bupati Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin, Wakil Bupati, Fud Saifuddin, ketua DPRD, Muhammad Nasir serta Sekda, Abdul Azis.

Karena TNI diberi tanggung jawab menjaga ketahanan pangan nasional, maka itu, TNI kata dia, masuk dalam tim Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan Mafia Pangan. Karena itu, sebagai Pangdam Komaruddin menegaskan, seluruh jajaran baik Korem dan Kodim hingga Bhabinsa harus memperkuat kebijakan Bupati atau kepala daerah.

“Jika Koramil hingga Kodim melaporkan Mafia pangan, baik beras dan gabah, tidak lama langsung sampai ke Menteri. Maka tida lama, pihak yang terlibat langsung di copot. Jadi pemerintah sudah sangat keras mempersempit ruang gerak mafia pangan ini,” tandasnya.

Pangdam mencontohkan, Padi dengan kadar air hingga 30 persenpun masih harus diamankan bahkan dengan harga maksimal. Akan tetapi, ditingkat lapangan informasi ini dipermainkan para spekulan. Ini yang menurutnya harus ditindak.

Ia menyindir banyak pihak mempertanyakan keterlibatan TNI dalam Satgas Mafia Pangan. Berdasarkan UU No 34 tentang tugas pokok TNI, tentara baik diminta atau tidak, wajib membantu tugas pemerintah. Apalagi Bupati telah membuat Peraturan Bupati yang memantau dan mengendalikan harga pangan.

“Haram hukumnya jika Dandim hingga Koramil jika tidak membantu mengamankan kebijakan Bupati untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat,” pungkasnya lagi.

Panglima kembali menegaskan, bahwa panglima tentara tertinggi ditingkat kabupaten adalah Bupati. Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) adalah pembantu Bupati dalam menjalankan tugas negara. Jika ada Dandim tidak sejalan dengan Bupati, Bupati bisa mengusulkan pencopotan Dandim.

Menurutnya, Bupati adalah perpanjangan tangan Presiden di daerah. Jadi TNI wajib tunduk dan patuh terhadap arahan pemimpin tertinggi di daerah sesuai tugas pokok TNI menjaga dan melindungi keutuhan negara, mensejahterakan rakyat serta menjaga mandat rakyat.

Sementara itu, data Kementerian Pertanian RI menyebutkan, sejak lima tahun terahir NTB mengalami surplus beras hingga 1,5 juta ton.

Sementara jika rasio penduduk NTB 5,1 juta sensus terakhir, maka tingkat konsumsi hanya berkisar 708,900 ribu ton saja. Itu artinya, NTB mampu memback up kebutuhan pangan Provinsi lain di Indonesia setiap tahun nya. (Diolah berbagai sumber,red). (ZM.ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *