Pemekaran Masih Saja Jadi Tuntutan

Keterangan Foto : Kapolsek Taliwang tengah mengecek lokasi penyegelan kantor Desa Lamunga.

TALIWANG—-Kamis sekitar pukul 7.30 Wita Kantor Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang dilaporkan di segel sekitar 60 masyarakat Dusun Lamunga.

Warga menuntut dan berniat menghentikan aktifitas pemerintahan di desa karena tuntutan pemekaran Desa Lamunga  prosesnya mandek dan terhenti. Warga menilai, pemekaran desa bagian dari aspirasi agar pelayanan dan kesejahteraan bisa lebih dekat.

BUPATI, TNI DAN POLRI TENGAHI PROTES WARGA LAMUNGA

Belum jelas siapa saja oknum yang bertanggung jawab mempin penyegelan tersebut, namun kepolisian dari Sektor Taliwang dan Danramil setempat langsung terjun dilapangan berdialog dan menenangkan warga. Ada pula camat Taliwang. Aparat setempat akhirnya berhasil melepaskan segel yang terdiri dari papan kayu dan memfasilitasi pertemuan warga dengan pemerintah.

img-20170105-wa0001
Bupati Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin didampingi Ketua DPRD, Muhammad Nasir serta Kapolres, AKBP Andy Hermawan,S.I.K berdialog dengan warga Lamunga.

Kepolisian setempat memberikan himbauan kepada masyarakat agar tenang dan mengedepankan dialog dengan pemerintah.

Sementara itu, mendegar insiden kecil itu, Bupati, H.W.Musyafirin  bersama Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Andy Hermawan dan Ketua DPRD, Muhammad Nasir berinisiatif turun meninjau dan bertemu dengan warga disana.

Di kantor desa setempat, Bupati mengatakan mendukung harapan dan upaya masyarakat lamunga untuk mekar dan berdiri sendiri menjadi desa. Pemerintah kata Bupati telah memproses usulan itu. Hanya saja, menurutnya masyarakat harus memahami, usulan pemekaran diatur undang undang dan terikat kebijakan menteri dalam negeri.

“Yang hadir dihadapan bapak bapak adalah pengambil keputusan. Kita lalui ini bersama, kita ikuti prosedurnya. Hanya saja, ada aturan yang harus di lalui ke kementerian, karena menyangkut kebijakan pusat moratorium pemekaran desa,” kata Bupati.

Meski demikian, sebagai tanggung jawab dan kewajiban melayani masyarakat, bupati memastikan usulan pemekaran tetap berjalan. Pemerintah bahkan telah membentuk tim untuk itu. Hanya saja yang pasti, daerah tetap meminta petunjuk pusat melalui kementerian. Pembuatan Perda pemekaran tidak jadi masalah bagi daerah, hanya saja daerah harus tunduk dengan kebijakan pusat.

“Kami mohon pengertian warga. Kita berdoa semoga harapan kita tercapai, kita bisa berjuang bersama sama,” ujarnya.

Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Andy Hermawan menghimbau masyarakat menjaga kondusifitas daerah, agar pembangunan dapat terus berjalan lancar. Ia menyarankan agar menyerahkan segala proses pemekeran kepada pemerintah. Tidak perlu memaksakan kehendak yang menyebabkan keamanan dan ketertiban terganggu.

Setelah dialog dua arah terjadi, akhirnya masyarakat sepakat menyerahkan perjuangan pemekaran ini kepada pemerintah. Dialog kembali dalam suasana tenang dan damai, sekitar pukul 12.40 wita rombongan bupati dan Kapolres kembali dan masyarakat beraktifitas seperti biasa.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Muyadi mengatakan, proses usulan pemekaran Lamunga sebenarnya telah di proses. Hanya saja, pemerintah daerah harus berhati hati, sebab ada kebijakan moratorium atau penghentian pemekaran dari Provinsi hingga desa.

“Saat ini tahapan yang bisa kita lakukan ada membentuk tim pengkajian pemekaran. Tapi kita juga akan konsultasikan ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).(ZM.ndy-01)

 

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *