Pemprov Sindir Matinya Organisasi Buruh AMNT

Caption Foto// Ilustrasi matinya hak hak buruh.
SUMBAWA BARAT–Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyindir ketidak seriusan PT.Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Batu Hijau dalam memfasilitasi lahirnya organisasi buruh.
Pemprov NTB mengakui, justru organisasi buruh seperti SPSI, SPAT dan SBSI malah hilang di era saat Batu Hijau diambil alih perusahaan dalam negeri.
“Tidak boleh ada intimidasi atau ancaman pemecatan terhadap anggota organisasi buruh. Apalagi jika dilakukan perusahaan. Organisasi buruh dilindungi undang undang, seharusnya buruh AMNT tidak takut,” kata, Marpaung, Kepala Seksi (Kasi) penegakkan hukum Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) NTB, Rabu (6/2) di ibu kota Taliwang.

Pemprov NTB kata Marpaung siap melindungi kepentingan buruh yang akan membentuk serikat perburuan. 

“Pemerintah  dalam hal ini Disnaker, menyarankan kepada karyawan atau buruh yang akan membentuk serikat, tidak perlu takut membuat organisasi  buruh. Kami pantau di AMNT tidak ada organisasi buruh,” terangnya, kepada  wartawan.

Kasi Penegakkan Hukum, Disnaker NTB, Marpaung, SH.MH.

Menurut Marpaung, jika ingin membentuk serikat ia menyarankan untuk membuat  surat pemberitahuan kepada Perusahaan dan tembusan ke Disnaker Kabupaten dan Provinsi setelah itu pemerintah akan mengawal dan memantau sesuai undang undang.

“Karyawan atau buruh yang membentuk serikat seperti itu tidak boleh di intimidasi atau di pecat. Perusahaan harus menghargai itu. Dan buruh tidak boleh takut, ini kan untuk kepentingan mereka sendiri. Meskipun buruh masih posisi karyawan kontrak, belum karyawan tetap,” ujarnya.

Pemprov kata Marpaung mendorong  inisiatif buruh AMNT untuk membentuk serikat. Sebaiknya,  jangan menunggu perusahaan yang akan membentuk. Porsi  perusahaan  itu, kata dia, harus mendukung tidak boleh tidak.

“Dulu saat Newmont Nusa Tenggara,  serikat pekerja seperti SPSI, SPAT dan lainnya bersinergi dengan perusahaan.

Dan sekarang di masa PT. AMNT tinggal melanjutkan lagi serikat yang dulu sudah berjalan, jangan takut, ” demikian, Marpaung.

Sementara itu, kepala Disnaker Sumbawa Barat, Muslimin, HMY mengusulkan agar menempatkan personilnya di Sumbawa Barat untuk mempermudah koordinasi dan pengawasan. Sebab kewenangan pengawasan ketenagakerjaan menjadi wewenang Pemprov. 

” Yang kita tangani cepet itu pengaduan rekrutmen ilegal diluar sepengetahuan pemerintah. Terutama pekerja asal luar daerah dan asing. Ini untuk mengeliminir timbulnya konflik dan kasus,” terangnya.

Sementara itu, Marpaung menambahkan, terkait dengan pengawasan tenaga kerja di perusahaan, Disnaker NTB kekurangan personil. 

“Bayangkan saja di Pulau Sumbawa baru hanya tiga orang personel ditempatkan untuk mengawasi 600 perusahaan,”ujarnya, lagi.

Andreas Mawo Gili, Dewan Pimpinan Induk ( DPI ) Serikat Pekerja Tambang Samawa ( SPAT ) menegaskan, semenjak perusahaan beralih ke perusahaan nasional PT. AMNT, seluruh kebijakan perburuan berubah atau tambah buruk. Dari jam kerja, standart UMR, Bonus, uang camp, beasiswa, jaminan kesehatan, bahkan untuk pemberdayaan masyarakat lingkar tambangpun, dikurangi bahkan ada yang di hilangkan.

Sumber management AMNT menyebutkan,  kondisi saat ini masa peralihan dari perusahaan lama ke perusahaan yang baru. Masih menyusn dan mengeluarkan cost operasional belum terjadi Recovery Cost. Jadi perusahaan masih menata itu, menurut sumber media. (ZM.fjr. 02)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *