Perusahaan Tidak Serap Tembakau Maksimal, Kasta NTB Sambangi Kantor Gubernur


MATARAM — Kesatuan Aksi Transparansi Anggaran (KASTA) Rabu (18/9), mendatangi Kantor Gubernur NTB mempertanyakan solusi terkait permasalah kelebihan muatan yang tidak maksismal diserap perusahaan.

Aksi ini diikuti oleh gabungan sayap KASTA se NTB. Ketua Kasta NTB meminta pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah terkait tembakau yang tidak terbeli oleh perusahaan.

Lalu Munawir kerap disapa Lalu Mengedipkan mata sebagai ketua Kasta NTB menilai, perusahaan menyetujui pembelian atas terhadap produksi tembakau. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

“Kami meminta pemerintah untuk turun melihat bagaimana peraturan perusahaan dilaksanakan, jika ada yang tidak sesuai, tutup langsung perusahanya,” Ungkap Lalu Wink.

(Lalu Wink bersama Kasta NTB saat menyampaikan aspirasi petani tembakau)

Masalah lain yang diungkapkan di Kasta NTB, terkait dengan petani mitra dan non mitra yang melibatkan petani tembakau. Perusahaan membeli tembakau dari petani non mitra dengan harga beli petani mitra.

Menanggapi Kasta NTB, Kepala dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Husnul Fauzi mengungkapakan sudah menutup 5 perusahaan dari total 21 perusahaan. 5 perusahaan ini ditutup karena tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan.

Sebelumnya, kelebihan muatan (jumlah panen berlebih) tembakau juga pernah terjadi, dengan kebijakan yang ditentukan, kelebihan muatan hingga 53 ribu ton di tahun 2012 dapat diatur, dibandingkan saat ini 43 ribu ton. Solusi yang dilakukan dengan perpanjangan waktu pembelian tembakau, dan impor impor, sehingga tembakau semua dapat terbeli. Kadis Pertanian juga menjanjikan akan turun langsung ke lapangan.

“Kami menunggu akan turun langsung kelapangan bersama Kasta nanti,” tambah, Husnul.

Husnul menambahkan, pihaknya akan mengeluarkan peninjauan yang akan dilakukan pada Jumat pagi (20/9).

( Husnul Fauzi menanggapai aspirasi masyarakat yang disampaikan Kasta NTB)

Hal ini untuk melihat kembali bagaimana perusahaan memberikan persetujuan yang diberikan. Masa aksi yang dibatalkan tidak kurang dari 30 orang kemudian meninggalakan kantor gubernur pada pukul 13:00 waktu lokal. (ZM / AW)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *