Polisi dan Pemda Tak Tegas Hadapi BHJ

Caption foto// ilustrasi fenomena kerusakan alam lingkungan akibat ulah manusia.

//Tanpa AMDAL, Operasi BHJ Melenggang Bebas 

SUMBAWA BARAT—PT. Bumi Harapan Jaya (BHJ) perusahaan tambak Udang diminta segera menghentikan operasionalnya hingga izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dikeluarkan pemerintah setempat.

Bebasnya operasi perusahaan ini tanpa izin lingkungan menimbulkan sorotan miring. Kepolisian sebagai penegak hukum diminta segera menghentikan operasional tambak ini jika operasional menimbulkan dampak lingkungan yang tidak bisa dikendalikan atau tanpa izin yang jelas.

” Yang jelas izin Amdalnya habis tahun 2018 pak. Perusahaan telah menggelontorkan uang Rp 300 juta untuk mengurus izin Amdal ini,”kata, salah seorang petinggi BHJ yang namanya enggan disebutkan.

Perusahaan kata sumber tadi, menyebutkan bahwa telah menunjuk konsultan guna mengurus izin ini sejak jauh jauh hari. Namun, kata dia hingga kini belum juga tuntas atau di proses BLH setempat.

Informasi yang di himpun media menyebutkan, izin Amdal PT.BHJ dilaporkan berakhir Desember 2018 lalu. Namun hingga kini, persetujuan dokumen Amdal belum juga dikeluarkan pemerintah. Akan tetapi, aneh, meski tanpa dokumen  perpanjangan AMDAL, BHJ masih saja melenggang melaksanakan proses produksi udang. Bahkan, perusahaan ini dilaporkan telah melaksanakan panen parsial dan eksport keluar daerah.

Jaringan aktifis pemerhati lingkungan Seteluk Tano, Sumbawa Barat, Ari Arfani meminta kepolisian setempat segera melakukan penyelidikan atau penghentian rampung operasional tambak ini. Polisi juga harus menegakkan undang undang lingkungan hidup berikut sanksi pidana jika perusahaan ini terbukti melanggar izin lingkungan atau beroperasi tanpa kendali lingkungan yang diawasi.

Kapolres Sumbawa Barat,AKBP. Mustofa,S.I.K Sumber : Tribratanews.com

“Polisi jangan diam saja dong. Dulu kasus Wirata Karya, perusahaan investasi pariwisata di Kertasari dihentikan dan Direktur perusahaan di seret ke pengadilan akibat membangun infrastruktur tanpa izin lingkungan dan izin-izin lainnya,”tukasnya.

Tidak hanya kepolisian, Ari juga menekankan Bupati Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin bertindak tegas terhadap pelanggaran izin lingkungan  serta dampak buruk yang di timbulkan. Pemerintah kata dia, tidak boleh seperti kehilangan taring menghadapi konsersium perusahaan Pong berkeluarga ini.

Sesuai ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No. 32/2009”) dinyatakan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau wajib memiliki izin lingkungan.

Selanjutnya, ditentukan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati atauwalikota wajib menolak setiap permohonan Izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal (pasal 37 ayat (2) UU No. 32/2009).

Lebih lanjut undang undang ini juga mengatur setiap perusahaan yang beroperasi tanpa adanya izin lingkungan terancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1 Miliar dan paling banyak Rp 3 Miliar (pasal 108 UU No. 32/2009).

Dokumen AMDAL sesuai ketentuan diperlukan sebagai syarat dikeluarkannya izin lingkungan sehingga terancam dengan pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 108 UU No. 32/2009 tadi.

Dikonfirmasi wartawan, Kapolres Sumbawa Barat, AKBP. Mustofa mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas LH setempat. Ia tidak secara eksplisit menjawab akan adanya penyeledikan dan penghentian total operasi perusahaan tersebut.Karena menurutnya, perusahaan ini bukan perusahaan yang baru beroperasi. Apalagi, sebelumnya perusahaan ini punya AMDAL.

“Mohon di bedakan perusahaan yang dari awal tidak punya AMDAL sama sekali dan perusahaan yang Amdalnya mati atau kadaluarsa,” ujar, Mustofa singkat, Selasa (9/4).

Surat Teguran Pemda Tak di Gubris

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Khaerul Djibril mengakui pemerintah telah melayangkan surat teguran pertama kepada PT.BHJ,agar segera menyelesaikan perpanjangan dokumen Amdal.

Namun, ketika ditanya, mengapa perusahaan ini masih saja tetap beroperasi padahal belum satupun dokumen lingkungan dan izin lingkungan di terbitkan, Khairul Jibril hanya menjawab akan kita koordinasikan dengan BLH setempat.

Bebasnya perusahaan ini terus beroperasi ditengah dokumen izin yang tidak ada, menimbulkan spekulasi negatif terhadap ketegasan dan lemahnya pengawasan aparat pemerintah.

Padahal sesuai ketentuan undang undang dan peraturan berlaku, setidaknya enam bulan sebelum izin berakhir dokumen ini sudah di urus. Apalagi Peraturan Menteri (PP) nomor  tahun 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan setidaknya ada 120 hari masa waktu proses izin. (ZM.ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *