Polisi KSB Fokus Tuntaskan Kasus Korupsi Desa

Caption Foto// Kapolres Sumbawa Barat, AKBP. Mustofa, S.I.K, saat memberikan keterangan Pers, Jum’at (16/8).

SUMBAWA BARAT–Kepolisian Sumbawa Barat memastikan akan memfokuskan penuntasan kasus korupsi dana desa.

Kapolres Sumbawa Barat, AKBP. Mustofa, mengatakan, saat ini polisi masih menangani sedikitnya enam kasus dugaan penyimpangan atau korupsi dana desa. Dua diantaranya masih dalam penyidikan dan empat lainnya masih proses penyelidikan.

” Kita harap kasus korupsi desa ini menjadi pelajaran bagi kepala desa yang aktif atau mantan kepala desa lainnya agar jangan coba coba menyimpang dana desa. Sebab itu untuk masyarakat,”kata Mustofa dalam keterangan persnya, Jum’at (16/8).

Mustofa mengatakan, selain enam kasus tadi, satu kasus korupsi dana desa Kemuning Kecamatan Sekongkang,  telah dinyatakan P21 dengan tersangka, HT 46 tahun. HT sendiri akan segera dilimpahkan ke kejaksaan negeri Sumbawa sebagai tahanan jaksa untuk selanjutnya di titipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Mataram untuk segera disidangkan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram.

Didampingi Kepala Satuan (Kasat) Reskrim, AKP. Muhaimin, Kapolres menegaskan, HT sesuai alat bukti di tetapkan sebagai tersangka korupsi karena melaksanakan kegiatan pembangunan proyek desa secara fiktif. Baik proyek fisik maupun pengadaan. Akibat kondisi itu, negara dirugikan sebanyak lebih dari Rp 900 juta.

Kepolisian setempat kini terus secara maraton menuntaskan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi dana desa di Sumbawa Barat. Data kepolisian setempat menyebut, beberapa mantan kades dan kades aktif ikut terjerat dalam pusaran korupsi dana desa ini.

“Kita inginkan dalam tahun ini akan ada penahan kasus korupsi dana desa ini. Ini pelajaran dan peringatan bagi kades lainnya untuk segera mengembalikan kerugian negara,” demikian, Mustofa.

Terhadap kasus korupsi ini,  polisi mengenakan pasal tindak pidana dengan ancaman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dan melanggar pasal 2 ayat 1 Jo pasal 3 Jo pasal 18 ayat 1 sub a,b ayat 2. (ZM.ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *