Polisi Tangani Kasus Kades Seteluk Atas

SUMBAWA BARAT—Kepolisian Sumbawa Barat, dilaporkan telah menangani kasus dugaan penyimpangan keuangan dan penggelapan aset Desa Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk.

Polisi sejauh ini telah memanggil sejumlah saksi terkait dugaan keterlibatan oknum kepala desa setempat guna dimintai keterangan.

Surat panggilan dari penyidik Reskrim Polres Sumbawa Barat, terkait kebutuhan penyelidikan pengaduan penyimpangan keuangan desa Seteluk Atas.

“Benar pak saya sudah dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, sekitar pukul10.00 Wita pagi ini. Pemeriksaan sekitar enam jam,”kata, Sekretaris Desa Seteluk Atas, Abdurahman, ditanya wartawan, Sabtu (15/9).

Abdurahman ditanya seputar,  pembelian aset mobil dari uang kas desa, ada juga sejumlah pengerjaan pembangunan tembok Postu setempat serta sejumlah kasus lain.

Tidak hanya Sekdes, bendahara dan sejumlah pihak juga akan segera diperiksa penyidik. Sebelumnya, kasus yang diduga menjerat oknum kepala desa setempat berawal dari laporan kelompok Karang Taruna, Menir Putih kepada kepolisian setempat.

Kelompok Karang taruna ini juga melaporkan kasus dugaan kerugian negara ini kepada Bupati Sumbawa Barat dan Inspektorat Daerah setempat.

Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tengah melakukan pemeriksaan atau audit khusus di kantor Desa Seteluk Atas beberapa waktu lalu.

Kapolres Sumbawa Barat, AKBP. Mustofa mengatakan, kasus Desa Seteluk Atas masih sebatas pengaduan belum laporan polisi. Namun kepolisian hanya merespon setiap pengaduan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kita tetap respon pengaduan masyarakat. Tapi statusnya masih penyelidikan, masih jauh. Apalagi masih ditangani Inspektorat daerah,” kata, Mustofa dikonfirmasi¬†zonamerah.net.

Sebelumnya, Bupati Sumbawa Barat, H.Musyafirin telah memerintahkan Inspektorat daerah guna melakukan audit khusus terhadap kasus dugaan penyimpangan oknum kepala desa ini. Tim inspektorat sudah melakukan audit dan tengah menunggu hasil.

Kasus dugaan penyimpangan yang melibatkan oknum kepala desa kerap dilaporkan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa. Setelah Seteluk Atas, laporan dan protes  sebagian masyarakat juga terjadi desa Sapugara Bree dan Desa Beru Kecamatan Brang Rea.

Inilah surat pemberitahuan aksi ke kepolisian sektor salah satu kelompok masyarakat Desa Beru Kecamatan Brang Rea. Aksi ini dipicu protes terhadap pengelolaan keuangan dan pelayanan pemerintah desa setempat.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat dan terganggunya pelayanan di desa. Baik pemerintah daerah, kejaksaan, BPKP dan kepolisian diminta memperhatikan masalah ini agar memperhatikan kasus kasus yang menyangkut Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Tujuannya, untuk meminimalisir penyimpangan dan konflik ditingkat bawah.

Sebagaimana diketahui pemerintah pusat telah menggolontorkan anggaran miliaran rupiah untuk desa di Indonesia. Sebagai contoh, Desa Seteluk atas mendapat total kucuran dana sebesar Rp 2,2 Miliar tahun 2018 ini. (ZM.ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *