SBSI Gugat Bupati Sumbawa Barat

Caption foto//Ilustrasi demo SBSI, Batam.

SUMBAWA BARAT—Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) melayangkan gugatan kepada Bupati Sumbawa Barat, H.W. Musyafirin dan Kepala Dinas (Kadis) tenaga kerja transmigrasi setempat.

Gugatan terhadap kepala daerah ini dilakukan SBSI terkait dengan surat tanda bukti penyerahan sebagian pekerjaan dan surat tanda bukti penyedia jasa PT. Amman Mineral Integrasi (AMIK) dan PT. Mc Mahon Indonesia.

Dua surat ini digugat sebab, semestinya tidak dikeluarkan oleh pemerintah tanpa melalui prosedur yang benar.

Malikurrahman, SH Ketua DPC SBSI yang juga penggugat Bupati Sumbawa Barat, di Pengadilan PTUN.

“Menurut kami dua surat yang keluarkan bupati cacat administrasi. Karenanya kita gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram,” kata, Malikurrahman, SH penggugat dari SBSI, Sumbawa Barat, Senin.

Semestinya, kata Malikurrahman, surat itu  disesuaikan  dengan Peraturan Menteri Tenaga kerja (Menaker) No 19 tahun 2012 tentang penyerahan sebagian pekerjaan.

Menurutnya, sebelum penyerahan sebagian pekerjaan dari PT. Amman ke PT. Mc Mahon terlebih dahulu dua perusahaan ini melaporkan kepada pemerintah daerah melalui Disnaker setempat. Namun, sesuai ketentuan Permenaker tadi, ternyata syarat penyerahan sebagian pekerjaan dari Amman ke Mc Mahon belum memenuhi ketentuan yang permen yang dimaksud.

Beginilah naskah gugatan SBSI ke PTUN Mataram.

“Nah, kekeliruan Pemda disini utamanya Bupati dan Kadis Naker tidak memverifikasi faktual syarat syarat yang diajukan sesuai aturan tadi. Malah, langsung mengeluarkan surat persetujuan tadi. Ini yang kita gugat,” ujarnya, lagi.

Gugatan SBSI dilayangkan pada, 21 Maret 2019 dengan nomor gugatan 23/G/2019/ PTUN.Mtr dan surat berikutnya  24/G/2019/PTUN.Mtr.

Malikurrahman menegaskan kesimpulannya, sekitar 3000 pekerja yang dialihkan dari AMNT ke AMIK dan Mc Mahon cacat atau melanggar hukum, alias ilegal. Ini menurutnya, sangat merugikan pekerja.

“Salah satunya, perubahan status pekerjaan dari karyawan permanen ke karyawan kontrak,” demikian, Malikurrahman. (ZM. Ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *