Sekda Sumbawa : Anggaran Cadangan Bencana Nyaris Kolaps

SUMBAWA—-Pemerintah Sumbawa Besar mengumumkan kondisi kritis anggaran cadangan pemerintah guna menanggulangi bencana.

Biaya operasional untuk mendukung kegiatan rehabilitasi, biaya logistik dan pendampingan pendataan serta personel nyaris tidak ada.

Ketua tim tanggap darurat bencana Kabupaten Sumbawa, H. Rasidi menegaskan saat persediaan logistik di posko induk kabupaten hanya bertahan untuk dua hari saja. Itupun bantuan dari BNPB, pemerintah daerah dan pihak swasta.

Sekretaris Daerah Pemda Sumbawa, Drs. H.Rasidi.

“Dana Biaya Tidak Tersangka (BTS) daerah saat ini hanya tersisa Rp 200 juta. Dan status kas tanggap posko penanggulangan  bencana di kabupaten yang tersimpan di tiga bank hanya Rp 6 juta,” kata, Sekda, kepada pers setempat diruang kerjanya, Senin (3/8).

Saat ini pihaknya tengah berjuang menyusun data asismant kerusakan infrastruktur korban gempa. Pihaknya, kata H.Rasidi mempercepat pendataan atau verifikasi kerusakan infrastruktur  korban gempa. Ini di perlukan agar pemerintah bisa mengambil langkah secepatnya guna membantu korban gempa agar kegiatan sosialnya bisa direhabilitasi.

“Kita harus fikirkan untuk biaya hidup korban bencana. Jangka waktu berapa lama, ini tergantung hasil pendataan. Saat ini, data jumlah pengungsi 49 ribu jiwa. Pemerintah tentu tidak mampu membiayai kelangsungan hidup jiwa sebanyak itu. Maka itu, kita tunggu pendataan selesai,” akunya.

H. Rasidi menegaskan, pemerintah terus berupaya memastikan warga masyarakat korban gempa bisa terlayani. Makanya, pemerintah terus berkoordinasi dengan BNPB agar proses verfifikasi segera dituntaskan. Karenanya menyangkut penanganan jatah hidup bagi korban yang tidak bisa kembali kerumah mereka.

Situasi terkini kondisi pasokan Logistik di Posko Induk tanggap darurat bencana Gempa Kabupaten Sumbawa.

“Kalau ditanya realisasi bantuan kemensos Rp 1,5 Miliar sejauh ini realisasinya belum diterima Pemda. Silahkan di cek ke dinas sosial mungkin mereka tahu. Yang jelas, saya sebagai ketua tim tanggap darurat belum menerima anggaran atau laporan realisasi apapun,”tegasnya.

Protes : Salah seorang netizen, memuat status protes terhadap lambannya Bupati Sumbawa memastikan kondisi logistik serta kondisi kritis anggaran cadangan pemerintah.

Sejatinya kata, H.Rasidi belum ada petunjuk jelas dari BNPB terkait realisasi bantuan rekonstruksi rumah warga korban gempa kapan akan direalisasikan. Makanya, karena tidak ingin menunggu, Sekda menegaskan pemerintah Sumbawa mengambil alih dengan membuat Petunjuk Pelaksana (Juklak) serta Petunjuk Tehnis (Juknis) sendiri.

“Kita sedang susun itu semua. Yang jelas, mungkin realisasi akan bertahap dari BNPB. Khusus rumah rusak berat atau tak bisa digunakan kembali.Misalnya Rp 10 juta dulu, dilihat RAB nya. Baru setelah ada progressnya baru dicairkan selanjutnya,” ujarnya.

Saat ini, pihak bank BRI melaporkan sudah ada sekitar 700 sampai 800 rekening penerima bantuan. Ini akan terus bertambah seiring proses pendataan tuntas.

Pemerintah berharap, warga korban gempa di Alas, Alas Barat, Buer dan Utan bisa memahami kondisi pemerintah saat ini. Warga yang sejatinya masih bisa kembali kerumah dan melaksanakan aktifitas seperti biasa maka kembali. Tim relawan gabungan, baik PMI, TNI Polri masih bekerja membantu rekonstruksi pasca bencana.

Iwan Iskandar Putra, tokoh muda masyarakat Kecamatan Buer.

Kondisi kritis keuangan daerah serta tidak jelasnya realisasi bantuan dari kemensos memicu protes warga. 

“Kami mempertanyakan mengapa realisasi bantuan kemensos belum juga sampai ke bawah. Bupati, H.Husni Jibril harus bertanggung jawab menjelaskan kepada masyarakat situasi kondisi keberlangsungan hidup pengungsi. Serta situasi yang dihadapi pemerintah. Jangan malah diam dan berangkat ke Singapura disaat seperti sekarang ini,” ujar, Iwan Iskandar Putra, 34 tahun warga, Kecamatan Buer. (ZM.ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *