Subsidi Janggal, Aparat di Minta Bongkar Anggaran Beasiswa

Caption foto/ Suasana Diskusi IKPM dan Hipmasbar, di Balai Aspirasi Datu Seran, Seteluk, Sumbawa Barat.

SUMBAWA BARAT—Otoritas mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Sumbawa Barat (Hipmasbar) dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Sumbawa Barat (IKPM) menilai alokasi anggaran beasiswa untuk ribuan Mahasiswa daerah itu janggal.

Organisasi mahasiswa ini menilai ada kesenjangan data serta alokasi anggaran beasiswa antara yang diterima Mahasiswa Sumbawa Barat di NTB, Jogja dan Malang dengan mahasiswa setempat yang berkuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB).

” Kita nilai janggal saja. Subsidi beasiswa di IPB dapat nominal tertinggi yakni, Rp 25 hingga Rp 29 juta per tahun pertama mahasiswa. Sementara, di luar IPB rata rata menerima Rp 1,2 juta untuk mahasiswa S1 dan hanya Rp 800 ribu untuk mahasiswa D3 pertahun permahasiswannya,” kata, ketua Hipmasbar, Yud Indra Jaya, berbicara dalam sebuah diskusi, di Balai Aspirasi Datu Setan, Seteluk, Senin (17/12) siang.

Yud Indra Jaya menegaskan, data yang dimiliki pihaknya terdapat lebih dari 1600 mahasiswa Sumbawa Barat yang menempuh pendidikan tinggi, baik di daerah, regional hingga luar NTB seperti IPB. Baru, 1006 mahasiswa yang diakomodir dalam data. Sementara sisanya, tidak terdata dan diakomodir sama sekali.

Pihaknya mempertanyakan, sistem verifikasi data Dikpora karena dilaporkan tidak mensosialisasikan serta mengecek data mahasiswa hingga ke kampus kampus.

“Kesenjanganya tinggi sekali. Aneh, mayoritas mahasiswa lain diberi angka minimal paling rendah. Sementara IPB paling tinggi,” ujarnya, lagi.

Petikan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 42 tahun 2016.

Ketua IKPM Taliwang, Hidayat Andy Nulung, meminta pemerintah Sumbawa Barat memperjelas nilai anggaran subsidi. Di Perbup No 42 tahun 2016 tentang pemberian beasiswa menyebutkan, mahasiswa di luar Sumbawa Barat yang tidak memiliki kerjasama dengan universitas di tuju, menerima beasiswa paling tinggi Rp 3 juta per tahun per mahasiswa. Tapi di lapangan, malah dapat paling rendah yakni, Rp 800 ribu.

Di perbup, standar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), penerima subsidi di IPB yaitu 2,00. Padahal, ada dibawah IPK itu juga dapat. Sementara standar IPK mahasiswa di luar IPB seperti di Universitas Mataram, Jogja dan Malang IPK lebih dari 3,00 malah tetap dapat terendah.

“IPB sangat di istimewakan. Beberapa mahasiswa IPB justru anak pejabat Pemda Sumbawa Barat, bahkan pejabat Dikpora sendiri,” terangnya.

Jaringan mahasiswa meminta pemerintah daerah transparan dalam memferifikasi data penerima mahasiswa serta mengakomodir seluruh mahasiswa Sumbawa Barat agar memperoleh subsidi.

Sementara itu, jaringan aktivis setempat menyesalkan, tidak adanya alokasi beasiswa dari PT.Amman Mineral Nusa Tenggara (PT.AMNT) sebagai satu satunya coorporasi yang semestinya ikut berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia Sumbawa Barat.

Aktivis dan tokoh muda Sumbawa Barat mengkritisi tidak jelasnya alokasi subsidi mahasiswa. Apalagi keterlibatan anak pejabat yang justru diprioritaskan pada Universitas terkemuka.

“Aparat kami minta masuk dan menyelidiki dugaan beasiswa dan mahsiswa┬á fiktif yang menerima subsidi ini. Berapa alokasi anggaran serta berapa yang sudah terserap,” kata, Ari Radhikal, aktivis muda setempat.

Ia juga meminta AMNT untuk mengalokasikan beasiswa untuk kepentingan angkatan kuliah serta mahasiswa kita. Menurutnya, Sumbawa Barat berhak atas porsi yang besar.

Ari juga menyayangkan sikap Gubernur NTB, Zulkiefli Mansyah, yang justru membiarkan alokasi beasiswa di berikan kepada program S2 yang di gagas pemerintah Provinsi. Ini, kata dia, tentu saja berdampak terhadap tidak terakomodirnya subsidi beasiswa mahasiswa kita.

“Ini menyakiti masa depan sumber daya kita. Gubernur tidak perlu egois memaksakan swasta mengalokasikan CSR untuk ambisi S2 keluar negeri namun mengorbankan nasib angkatan kuliah kita,”demikian, Ari.

Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Dikpora) Sumbawa Barat, Tajuddin mengatakan, beasiswa mahasiswa IPB telah disepakati bersama besaran alokasi beasiswa, sesuai Memorandum Of Understanding (MoU) dengan pemerintah setempat.

Sedangkan beasiswa untuk mahasiswa lain didasarkan sesuai Perbup nomor 42 tahun 2016 perolehan jumlah hanya menyebut angka maksimal itupun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (ZM.ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *