Syahbandar Sebut Oknum Polisi Bekingi BBM Ilegal

Pertanyannya muncul, mengapa kepolisian tidak mengambil tindakan apapun bahkan mengapa management AMNT justru membiarkan perusahaan ini masuk ditengah kontrak masih berjalan dengan PT.Surya Samudera Jaya Perkasa (SSJP). Dan mengapa Kapal ini berani sekali beroperasi diluar trayek yang direkomendasi Bupati.

TALIWANG—-Akhir akhir ini kasus dugaan penyelundupan BBM bersubsidi di wilayah Pelabuhan Benete terus¬† terkuak.

Kebijakan Syahbandar yang meloloskan pasokan BBM subsidi ke wilayah pelabuhan diduga secara ilegal, menimbulkan spekulasi otoritas Syahbandar setempat ikut membekingi pasokan BBM ilegal ini. Media telah melakukan serangkaian investigasi soal ini sejak awal Januari 2017.

Kapal milik PT Kaleang Sakti dengan mana lambung Oceanna tujuh menerima dan mengoperasikan kapal cepat berpenumpang karyawan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) itu sejak November 2016. Kapal ini mengangkut BBM bersubsidi dari SPBU Maluk, Kecamatan Maluk.

IMG-20170210-WA0001
Inilah mobil Pick Up L-300 yang duduga digunakan mengangkut BBM Bersubsidi untuk keperluan kapal cepat Oceanna.

Sejak pengangkutan itu, Oceanna dilaporkan tidak memiliki dokumen pendukung yang sah. Diantaranya, surat persetujuan Drop Order (DO) dari Pertamina, tidak ada izin bungker, tidak ada rekomendasi Bupati sebagai syarat menerima DO Pertamina.

Internal Syahbandar menilai tidak boleh droping bbm masuk melalui pelabuhan tanpa rekom dari pertamina, apalagi kapal ini digunakan secara terus menerus.

Namun keterangan berbeda diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelabuhan (UPP) Benete, Ilyas M.Nasir. Ia membantah keras bahwa ada penyelundupan bbm ke pelabuhan. Ia mengatakan perusahaan pelayaran umum bisa menerima kuota bbm bersubsidi.

Menurut Ilyas, undang undang Migas mengatur pemerintah pusat melalui Dirjen perhubungan laut tetap memberikan subsidi bagi kapal kapal penumpang, kapal perintis, kapal pelayaran (Pelra) dan kapal penyeberangan . Hal itu terkait dengan peran pemerintah untuk mendukung penyediaan sarana transportasi laut kepada masyarakat.

Ilyas tidak menjawab apakah perusahaan itu (Ocenna,red) sudah melengkapi dokumen sebagaimana yang disyaratakan atau tidak. Ia hanya mengatakan mendukung jika wartawan mau membongkar penyelundupan bbm bersubsidi.

“Saya sangat mendukung penuh¬† rekan rekan wartawan berani mengungkap permainan bbm bersubsidi yang masuk ke area pelabuhan. Bila perlu bongkar oknum polisi yang juga ikut bermain dan memback up bbm ilegal itu,” kata Ilyas, berbicara dalam sebuah wawancara dengan media.

Sementara itu hasil investigasi media menyebutkan, sumber di SPBU Maluk membenarkan bahwa perusahaan pengelolaan kapal cepat itu mengangkut bbm bersubsidi sebanyak 2 ton dalam dua hari. BBM diangkut menggunakan sebuah mobil pick up jenis L-300 dari SPBU menuju bungker ke kapal Oceanna tujuh di Pelabuhan Benete.

Anehnya kapal tersebut baru memiliki izin operasional pada Januari 2017, meski telah beroperasi sejak November 2016. Ini dibenarkan sumber pemerintah Sumbawa Barat yang berwenang untuk itu.

IMG-20170210-WA0000
Inilah surat Rekomendasi Bupati Sumbawa Barat yang tidak mencantumkan trayek angkutan dari Dermaga Benete untuk kapal cepat Datu Seran Oceanna tujuh. Kapal Oceanna hingga kini tetap mengangkut penumpang dan karyawan PT AMNT dari Benete.

Juru bicara Pemerintah Sumbawa Barat, Abdul Muis mengatakan Bupati Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin membantah telah mengeluarkan rekomendasi untuk memperoleh bbm bersubsidi ke Pertamina untuk kapal Oceanna. Hingga kini menurut kepala daerah dinas tehnis belum menaikkan pengajuan untuk itu.

Direktur PT Kaleang Sakti pengelola kapal cepat Oceanna tujuh, Faturrahman mengatakan pihaknya mengoperasikan kapal cepat memiliki dokumen serta izin yang lengkap.

“Jelaslah, kami punya dokumen lengkap sesuai prosedur. Saya tidak tahu ada oknum polisi yang terlibat,” katanya, menjawab wartawan singkat melalui Watshaap, Kamis (9/2) petang.

Anehnya, sesuai surat rekomendasi bupati Sumbawa Barat Nomor 552/004/Diahubkominfo/2016 tentang rekomendasi trayek kapal cepat Datu Seran Ekspress, kepala daerah tidak merekomendasikan kapal tersebut melayani penumpang karyawan dengan trayek Benete Kayangan.

Surat itu menerangkan bahwa kapal cepat ini melayani rute, Labuhan Lalar-Labuhan Haji (Lotim)- Senggigi pulang pergi. Selanjutnya, Labuhan Calabai ((Dompu) -Labuhan Badas (Sumbawa)- Senggigih pulang pergi. Namun faktanya hingga kini kapal Oceanna tujuh justru melayani rute Benete dan mengangkut karyawan perusahaan swasta PT AMNT.

IMG-20170131-WA0002
Inilah contoh surat Rekomendasi Bupati yang dikeluarkan guna diajukan ke pertamina agar mendapatkan persetujuan kuota BBM bersubsidi.

Pertanyannya muncul, mengapa kepolisian tidak mengambil tindakan apapun bahkan mengapa management AMNT justru membiarkan perusahaan ini masuk ditengah kontrak masih berjalan dengan PT.Surya Samudera Jaya Perkasa (SSJP). Dan mengapa Kapal ini berani sekali beroperasi diluar trayek yang direkomendasi Bupati.

Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Andy Hermawan tidak menjawab secara eksplisit soal tuduhan pejabat syahbandar tersebut. Ia hanya mengatakan akan segera melakukan kroscek serta mendalami informasi media ini.

Kepala Pertamina Depot Badas, Budi Mustanto yang dikonfirmasi media mengatakan pada dasarnya pemberian rekomendasi kuota BBM bersubsidi bisa diberikan asalkan sesuai ketentuan Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang, penydiaan, pendistribusian dan harga bbm bersubsidi.

Dalam Bab II pasal 5 Perpres tadi menegaskan bahwa pengaturan perencanaan volume kebutuhan, perencanaan volume penjualan dari Badan Usaha, penyediaan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel), ketentuan impor dan sistem pendistribusian secara
tertutup Jenis BBM Tertentu diatur oleh badan pengatur yakni Pertamina. Diluar petunjuk atau penunjukkan badan pengatur distribusi bbm jenis apapun ilagal. (ZM.ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *