WALHI NTB Warning Pemda KSB

Caption Foto//Inilah fasilitas pengolahan limbah PT. Nindia Tobang Artha, di Kecamatan Seteluk, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.

SUMBAWA BARAT—-Ketua Devisi Advokasi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTB, Lahmuddin Bleng, memperingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan Crasher Stone  dan AMP yang melakukan eksploitasi alam namun menyampingkan dampak kerusakan lingkungan.

WALHI menilai pemerintah cenderung lamban atau tidak melakukan pengawasan sama sekali terhadap treatment (pengendalian,red) eksploitasi perusahaan perusahaan ini. Ini menjadi bencana baru dalam penegakkan hukum dan ancaman bagi keberlangsungan lingkungan.

“Pemerintah harus memastikan dong, bahwa aktifitas perusahaan mengikuti kaidah lingkungan. Tidak menebang hutan hanya untuk mendapatkan bahan baku. Ini di umumkan dong kepada publik,” ujarnya.

Lahmuddin mengakui, laporan dugaan kerusakan lingkungan dan hutan akibat eksploitasi perusahaan ini telah diterima WALHI NTB. Pihaknya kini telah melakukan asisment terhadap kasus kasus seperti ini. Tidak hanya di Sumbawa Barat, tapi juga di seluruh NTB.

“Ini bahan kita untuk laporan kepada Menteri bahkan Presiden. Kita juga akan advokasi kasus seperti ini,” demikian, Lahmuddin.

Sementara itu, Bupati Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin diminta untuk menuntaskan perbaikan akses transportasi jalan dan keselamatan lingkungan di Kecamatan Seteluk.

Logo dan Banner Balai ‘Aspirasi Datu Seran’

Keberadaan Crusher Stone dan Asphal Mixing Plant (AMP) di block Tobang Desa Seteluk Tengah di harapkan tidak menganggu keseimbangan lingkungan.

“Benahi sistem pembuangan limbah perusahaan dulu. Jangan sampai mencemari aliran sungai yang menopang utama pertanian,” kata, Direktur  ‘Bale Aspirasi Datu Seran’, Kamaruddin, SH, kepada media, Minggu (9/12) di Seteluk.

PT. Tobang Nindia Artha (TNA) sebagai pengelola utama fasilitas AMP dan Crusher Stone mesti ikut bertanggung menghentikan dan mengawasi aktifitas penebangan hutan dan ancaman kerusakan lingkungan yang terjadi di perbukitan Tobang, yang berimbas terhadap erosi dan tercemarnya Daerah Aliran Sungai (DAS).

Kamaruddin menegaskan, laporan dugaan pencemaran dan laporan eksploitasi DAS dan sumber mata air kerap muncul. Pihaknya juga telah melakukan serangkaian investigasi dan kajian soal ini. Akibat kondisi itu, aktifis dan pengasuh lembaga kajian sosial dan kemasyarakatan ini, mendesak  kepala dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk mensupervisi PT.TNA.

“Kita sih simpel aja. Pemerintah harus pastikan tidak akan ada lagi kerusakan lingkungan seperti erosi karena penebangan liar untuk ekploitasi material. Karena kita khawatir menjadi sumber pemicu banjir. Pemerintah juga harus bisa menuntaskan seluruh fasilitas jalan di dalam kota Seteluk. Sebagai bentuk kompensasi sosial dan politik kepada masyarakat akibat eksploitasi sumber daya alam,” tegasnya.

Kamaruddin menegaskan, Ekploitasi besar alam di Seteluk untuk menunjang operasional perusahaan ini haruslah berkolerasi positif terhadap pembangunan di kecamatan Seteluk.

Operasional alat berat dan kendaraan perusahaan menyuplai material aspal dan batu ke seluruh wilayah Sumbawa Barat bisa menurunkan kualitas jalan di Kecamatan Seteluk. (ZM.ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *