Waspada Konflik Dana Bencana

SUMBAWA BARAT—Pemerintah Sumbawa Barat dilaporkan tengah menangani percepatan realisasi konstruksi infrastruktur korban bencana gempa bumi.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat (PR) Basuki Hadimuljono mengatakan, mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pasca bencana di Sumbawa Barat. Makanya, menteri bahkan meminta Bupati Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin segera menuntaskan Surat Keputusan (SK) hasil verifikasi data kerusakan rumah korban bencana, guna di bawanya langsung ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

” Segera pak Bupati selesaikan SK tahap pertama dulu. Bila perlu saya yang bawa langsung,” kata, Basuki Hadimuljono saat meninjau dampak dan kerusakan infrastruktur akibat gempa bumi, di Ibu kota Taliwang, beberapa waktu lalu.

Basuki menegaskan, kementerian PU di beri tugas sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Lombok dan Sumbawa.

PU bertugas memberikan asismant tehnis dan model rekonstruksi rumah tahan gempa serta menentukan status tehnis kerusakan rumah rumah akibat bencana tadi. Data asismant ini, menurut Basuki akan di SK kan Bupati sebagai pelaksana rekonstruksi dan rehabilitasi ditingkat daerah dan diserahkan Kementerian PU ke BNPB.

Usai Menteri PU, kepala BNPB RI, Williem Rampangilei datang berkunjung ke Sumbawa Barat. Kepala BNPB ini memuji kinerja Bupati dalam management percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Williem setuju konsep rekonstruksi rumah korban bencana menggunakan sistem Pembangunan Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR).

Menteri Pekerjaan Umum RI, Basuki Hadimuljono di dampingi Bupati, H.W.Musyafirin dan Wakil Bupati, Fud Saifuddin saat kunjungan kerja ke Sumbawa Barat beberapa waktu lalu.

Bupati bersama kepala BNPB bahkan melouncing pembangunan rumah penduduk korban gempa dengan cara bertahap. Louncing di lakukan bagi sedikitnya enam rumah di Poto Tano, tujuh di Kecamatan Seteluk, dua rumah di Desa Mataiyang dan beberapa di Kecamatan Jereweh.

Sejumlah pemilik rumah yang bakal di bedah mengaku, belum menerima rekening penerimaan dana bencana. Hanya saja, mereka mengaku bahwa material bahan bangunan hingga tukang telah di datangkan melalui agen agen PDGR.

“Belum pak. Kami belum tahu dan menerima rekening apapun. Material ini didatangkan agen PDPGR. Kita disuruh minjam dulu nanti diganti setelah uang masuk rekening,” ujar, Sabri, 39 tahun, warga RT 14 RW 07 Dusun Tiu Jeruk, salah satu pemilik rumah yang sudah rusak berat.

Sabri mengatakan, disain rumah yang bakal di bangun mengikuti gambar yang sudah ada dari pemerintah. Gambar disain rumah itu adalah rumah tahan gempa. Pembangunan rumah miliknya sepenuhnya dikerjakan agen PDPGR.

Sejumlah warga sibuk menanyakan mana SK resmi  penerima bantuan data rumah rusak berat. Warga menanyakan itu ke RT. RT menanyakan langsung ke desa, namun baik RT dan Desa tidak mengetahui SK pasti nama nama penerima bantuan tersebut.

“Nah, saya sering ditanya masyarakat mana SK data penerima bantuan pembangunan rumah korban gempa yang rusak berat. Saya juga tidak tahu, saya tanya desa juga tidak tahu pak,” ujar, Mustofa, ketua RT 14 Dusun Tiu Jeruk.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa Barat, Abdul Azis, menegaskan, setidaknya ada 346 lebih data penerima bantuan rumah rusak berat yang telah di SK kan Bupati tahap pertama. Dana bantuan Masing Masing Rp 50 juta perumah telah ditransfer dari rekening BNPB ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

” Dari BPBD pemerintah mentransfer dana itu ke rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas). Yang di dalamnya ada perwakilan agen PDPGR, ASN Inspektorat, PU, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Tidak ke rekening korban. Nanti, Pokmas ini yang menyalurkan dan mengawasi,” tandas, Azis, kepada wartawan, diruang kerjanya, Senin (17/9).

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa, H. Rasidy mengaku pemerintah Kabupaten Sumbawa hanya melakukan asistment data yang di dampingi kementerian PU untuk mengetahui data kerusakan berat, ringan dan sedang korban gempa. Setelah itu, data yang di SK kan Bupati akan diserahkan melalui BNPB. Barulah BNPB bekerjasama dengan bank membuka rekening khusus korban.

“Jadi dananya dikirimkan BNPB langsung ke rekening korban. Petugas tidak pegang uang. Kan, uang itu kecil tidak cukup. Nanti silahkan pemilik rumah yang kerjakan sendiri, kita dan tim pendamping tawarkan saja konsep rumah tahan gempa,” jelas, H. Rasidy ditanya wartawan seputar mekanisme penyaluran bantuan korban gempa,¬† via sambungan telp, kemarin. (ZM.ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *