Polisi Tak Boleh Biarkan Pelanggaran Hukum

Keterlibatan kepolisian dalam program strategis pemerintah seperti Program Daerah Pembangunan Gotong Royong (PDPGR) diharapkan tidak menjadi batu sandungan aparat untuk bertindak tegas dan tutup mata terhadap pelanggaran hukum dan timbulnya kerugian keuangan negara. Apalagi data menunjukkan program PDPGR ini diduga syarat dimanfaatkan oknum tertentu untuk meraup keuntungn pribadi.

TALIWANG—Kepolisian Sumbawa Barat diingatkan untuk peka dan fokus terhadap penegakan hukum disamping menjadi pelayan dan pengayom masyarakat.

IMG20160603115647
Pembuatan Jamban. Pemerintah Sumbawa Barat memprogramkan pembuatan sedikitnya 6000 jamban untuk warga miskin. Ini bagian dari program PDPGR, yang merupakan program strategis pemerintah.

Keterlibatan kepolisian dalam program strategis pemerintah seperti Program Daerah Pembangunan Gotong Royong (PDPGR) diharapkan tidak menjadi batu sandungan aparat untuk bertindak tegas dan tutup mata terhadap pelanggaran hukum dan timbulnya kerugian keuangan negara. Apalagi data menunjukkan program PDPGR ini diduga syarat dimanfaatkan oknum tertentu untuk meraup keuntungn pribadi.

Seperti diketahui, kepolisian dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa dilibatkan sebagai pembina dalam program PDPGR ini. Perda Nomor 3 tahun 2006 jelas mengatur bagaimana fungsi pengawasan dan pembinaan dua institusi penegakkan hukum itu.

Laporan telah banyak masuk mengenai maraknya penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) yang disalahgunakan. Jamban dialokasikan anggarannya melalui Bansos. Tidak kurang ada hampir 6000 jamban telah dibuat. Alokasi anggaran ini hanya didasari Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Padahal Perkada sesuai peraturan Permendagri 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian alokasi dana hibah dan bansos, perkada hanya dasar usulan anggaran untuk dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dinas. Kemudian selanjutnya, RKA dibahas dan diusulkan melalui panitia anggaran DPRD sebelum disahkan dalam Perda APBD ditahun berikutnya.

Bansos jamban tidak dialokasikan dalam APBD 2016, tapi , programnya telah dieksekusi terlebih dahulu. Uangnya dari mana?. Selanjutnya, kejaksaan telah menerima informasi dan laporan mengenai alokasi dana bansos Jamban ini ternyata di pihak ketigakan. Pemerintah melalui agen PDPGR diduga menunjukkan perusahaan untuk mengadakan spandek kloset dan lain lain. Media sudah berulang kali memuat fakta ini dan bukti bukti dugaan pelanggaran tersebut, namun kepolisian dan kejaksaan sejuah ini tidak bergeming.

Belum lagi, terdapat laporan kelebihan pembayaran dana jamban di beberapa daerah terpencil. Kenapa kelebihan, sebab jamban didaerah terpencil diduga tidak dilaksanakan sesuai dengan RAB. Informasi ini dilaporkan bahkan telah sampai ketangan Bupati H.W. Musyafirin, namun tidak ditanggapi serius.

Data ini dinilai rawan pelanggaran hukum. Kedekatan pemerintah dengan aparat penegak hukum seharusnya menjadi bahan evaluasi dan pengawasan internal untuk mencegah terjadinya pelanggaran aturan keuangan dan kerugian yang timbul. Jika fakta ini terus terjadi, lantas apa fungsi dari kejaksaan dan kepolisian?.

Sebelumnya, Bupati Sumbawa Barat, H. W. Musyafirin mengaku berterimakasih kepada media menyusul banyaknya kritikan dan masukan terkait masalah jamban ini dilapangan. Ia mengaku Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan intensif soal program ini. Bahkan kepala daerah mengakui, hasil evauasi menyebutkan banyak dari agen PDPGR ini kurang mengerti fungsi kelembagaan PDPGR serta garis koordinasi.

Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Andy Hermawan dikonfirmasi media belum dapat memberikan keterangan soal ini. Media menanyakan bagaimana evaluasi kepolisian terhadap program PDPGR sejauh ini sebagai pembina. Kondisi yang sama ketika media menanyakan masalah ini kepada Kajari Sumbawa, Paryono, juga tidak menjawab. Ada apa?

Citra kepolisian Sumbawa Barat ini dewasa ini cukup baik, bahkan diapresiasi masyarakat. Penyediaan perangkat tehnologi informasi guna mempermudah layanan kepada masyarakat menjadi prestasi tersendiri. Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) berhasil meningkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Citra humanis dan sosial menjadi perekat utama antara polisi dan masyarakat di desa desa.

Di sisi lain, hubungan pemerintah dengan kepolisian sangat bagus. Kerjasama institusi penegakkan hukum diharapkan bentuk dari soliditas memperkuat fungsi masing masing. Polisi sebagai pelayan, pengayom dan penegakkan hukum demikian juga kejaksaan. Sementara pemerintah sebagai regulator dan pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan uang dari pajak rakyat untuk digunakan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai kerjasama insitusi ini justru keluar dari amanat undang undang yang melekat kepada mereka. (ZM.ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *