Modus Debcollektor Seperti Sindikat Kriminal

SUMBAWA BARAT—Praktisi hukum Sumbawa menilai modus para Debcollektor atau pencabut kendaraan bermotor utusan leasing lebih mirip sindikat kriminal ketimbang hanya sekedar leasing.

Depkolektor seperti komplotan penadah dan ikut menggelapkan kendaraan bermotor. Banyak studi kasus yang terjadi dimana para pemilik kendaraan bermotor tidak bisa berbuat banyak ketika kendaraannya di ambil paksa karena alasan telat bayar.

Modus lain, tidak jarang para debcollektor mengaku bahwa motor yang ditarik sudah digelapkan atau dijual oleh pengaju kredit tanpa sepengetahuan pihak leasing. Modus ini, biasa dan sangat merugikan masyarakat.

Surahman, MD.SH.MH, Pengacara dan Praktisi Hukum.

 “Kasus seperti Andy Mandala sudah banyak terjadi. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan perampasan Debcollektor masuk kategori tindakan pidana. Sebab, tanpa dasar dan kewenangan hukum berani menarik atau mengeksekusi kendaraan kontrak fidusia tanpa putusan hukum yang jelas,” kata, Surahman, MD.SH.MH, advokat praktisi hukum Sumbawa, Kamis (26/4).

 Pengacara muda putra Sumbawa pendiri kantor Advocat Pengacara AS & PARTNERS Mataram ini menegaskan, seharusnya leasing melaporkan tindakan pelanggaran hukum penggelapan berdasarkan kontrak penitipan kendaraan  atau sita jaminan (fidusia,red) kepada polisi. Sebab penggelapan merupakan tindak pidana.

 Anehnya, belum ini dilaporkan, lantas kendaraan ini ditarik secara paksa dijalan jalan melebihi kewenangan kepolisian. Ini yang menurutnya, logika hukumnya justru terbalik. Jika tindakan ini dibiarkan debcollektor sama saja pelaku begal merampas kendaraan. Penggelapan yang dituduhkan belum terbukti namun debcollektor langsung bertindakn seperti penuntut kejaksaan bahkan mengadili atau memfonis seperti pengadilan.

Menurutnya, para debcollektor dalam melaksanakan aksinya kental sekali dengan modus melawan hukum yakni tindak pidana perampasan atau pencurian. Ini meresahkan. Konsumen yang tidak mengerti hukum sangat dirugikan.

“Penanganan kasus hukum yang menimpa konsumen dan lesing hanya bisa diselesaikan secara perdata melalui pengadilan dengan delik oneprestasi atau ingkar janji,  bukan melalui  eksekutor seperti debcollector yang penangananya selalu terjadi di jalanan bahkan tidak sedikit yang menjadi korban kekerasan,” demikian, Surahman.

“Ini hukum apa namanya. Ini hukum rimba. Jika kepolisian membiarkan modus dan prilaku ini terjadi, maka bukan tindak mungkin ketidak percayaan masyarakat atas kedudukan hukum menjadi bertambah parah. Ini pertaruhan wibawa polisi, kejaksaan dan kehakiman,” terangnya.

 Kenapa seperti penadah dan sindikat penggelapan. Penadah karena, debcollektor tidak jarang menjual atau memindah tangankan kepemilikan kendaraan tanpa sepengetahuan atau izin si pemilik kendaraan yang sah sebagaimana tertuang dalam BPKB sebagai pembeli atau pengaju kredit pertama. Jika sudah begini atau matis kendaraan sudah di gelapkan pula.

 “Bukan saja rakyat kecil yang dirugikan tapi juga ini mencoreng wibawa hukum dan aparat penegak hukum,” kritiknya.

 Sebelumnya, seorang kepala kepolisian di Tasikmalaya, AKBP. Noffan Widayoko memerintahkan anggotanya melakukan tindakan tembak di tempat bagi deokolektor atau oknum lesing yang berani merampas kendaraan nasabahnya di jalan jalan. Kapolres menegaskan, perampasan sama saja dengan tindakan pidana atau kriminal, jadi tidak ada alasan untuk tidak ditindak tegas, (kompas.com, 31 Desember 2013).

 Seperti yang dikutip lamana lbhjakarta.com, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, menyebut bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian. Pada leasing, lazimnya juga diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia. Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan.

Apabila transaksi tidak diaktakan notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, maka secara hukum perjanjian fidusia tersebut tidak memiliki hak eksekutorial dan dapat dianggap sebagai hutang piutang biasa, sehingga perusahaan leasing tidak berwenang melakukan eksekusi, seperti penarikan motor (lihat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Selain itu eksekusi yang dilakukan harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pihak leasing tidak berwenang melakukan eksekusi penarikan motor tersebut. Eksekusi haruslah dilakukan oleh badan penilai harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum. Jika terjadi penarikan motor oleh pihak leasing tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Sejak 2012, Kementerian Keuangan telah menerbitkankan peraturan yang melarang leasing untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan (Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012)

Tindakan leasing melalui debt collector yang mengambil secara paksa kendaraan berikut STNK dan kunci motor, dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP.  Selain itu, tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak  konsumen (Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). (ZM.ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *