Warga Seteluk Raya Protes Lambannya Pemerintah KSB

SUMBAWA BARAT— Pemerintah Sumbawa Barat dan jajarannya di nilai tidak peka terhadap suasana kebatinan masyarakat Seteluk Raya, desa usulan pemekaran baru.

Komite pembentukan desa persiapan Seteluk Raya melaporkan kekecewaan terhadap pemerintahan KSB. Komite menilai, sudah terhitung sejak delapan bulan lalu atau tepat, 11 Desember 2017 proposal pemekaran ini diajukan namun hingga kini tak ada progress berarti.

“Masalahnya birokrasi ini bekerja tumpang tindih. Tidak punya tahapan. Ini pola melayani yang salah. Masak nasib dan harapan rakyat dibiarkan terkatung katung seperti ini,” kata juru bicara komite, Baso Daeng Habibi, kepada wartawan, Minggu (21/7) malam.

Suasana saat komite pembentukan Desa Seteluk Raya di terima jajaran pemerintah Sumbawa Barat. Tampak Bupati, H.Musyafirin dan Wakil Bupati, Fud Saifuddin diapit anggota Komite, Desember 2017 lalu.

Habibi menegaskan, tim pemerintah telah dibentuk untuk melakukan verifikasi persiapan pemekaran desa ini. Hanya saja, progresnya tidak jelas. Bahkan salah satu tim mengakui tidak pernah rapat atau dilibatkan dalam proses verifikasi ini.

Ini yang menurutnya memukul rasa keadilan masyarakat. Sejatinya, kata Habibi keinginan pemekaran ini merupakan aspirasi masyarakat yang ingin ada pendekatan pelayanan maksimal melalui dana dan program desa. Secara geografis dan tofografi penduduk, warga Desa Seteluk Raya layak di mekarkan.

“Jumlah Kepala Keluarga (KK) sudah melebihi dari syarat 500 KK, pemekaran desa. Rakyat membiayai pemekaran ini dengan uang pribadi. Masa pemerintah dengan uang rakyat sulit mewujudkan keinginan masyarakat. Ini pemerintah gak punya kepekaan,” ujarnya.

Habibi didampingi sejumlah anggota komite antara lain, Suharnan, Nasruddin, M.Nur, Syafirin, Junaidi, Hidayat, Benny Adi Kuasa, Sugeng, Juhairi, Agus Salim dan Diman.

Menurut Komite, Rezim pemerintahan Ksb saat ini, harus memiliki kesadaran politik terhadap nasib dan harapan masyarakat. Seharusnya, agenda strategis ini menjadi prioritas dikala masyarakat membutuhkan pelayanan pemerintah.

” Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMdes) mandul. Tidak becus. Bertele tele. Tidak punya management kerja dan tak mampu menggerakkan fungsi dan tugas anak buahnya. Ini bagian dari kekurangan pemerintah ksb,” tegasnya.

Komite menegaskan, akan memberi ultimatum atau tenggat waktu jelas tim Pemda untuk percepatan penyelesaian syarat dan penetapan desa pemekaran Desa Seteluk Raya, hingga Agustus 2019 ini.

Jika tidak, ia akan menggalang kekuatan masyarakat untuk melakukan aksi turun kejalan sebagai bentuk kekecewaan selama waktu kepemimpinan rezim, gagal terbentuknya desa persiapan seteluk raya.

Sebelumnya, Bupati H.W.Musyafirin dan Wakil Bupati Fud Saifuddin menerima rombongan komite di Graha Fitrah, Desember 2017 lalu. Keduanya ketika itu, berkomitmen untuk menindaklanjuti harapan atau keinginan masyarakat. Bahkan langsung memerintahkan jajaran dibawahnya untuk memproses sesegera mungkin pemekaran tersebut. (ZM.ndy-01)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *