Doni Monardo Bikin Mafia Pembalak Hutan Ketar Ketir

ANDY SAPUTRA-MATARAM

Letjen TNI Doni Monardo baru saja melaksanakan kunjungan kerjanya ke NTB. Mantan jenderal di AD ini, marah marah di Bima, Nusa Tenggara Barat. Ia prihatin dan keras menyindir semua pihak di Bima apakah beragama Islam atau tidak. Hingga diam membiarkan hutan disana dirusak dan di balak sedemikian rupa. (Dikutip dari bimakini.com)

Kemarahan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat ini saat meninjau dari dekat potret kerusakan hutan di Bima bersama jajaran Pemkab dan Pemprov NTB.

Doni Monardo bahkan tidak terima alibi kerusakan hutan akibat perladangan liar dan alasan ekonomi. Sebab, untuk ukuran nilai ekonomi kayu yang begitu besar tak berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat kecil. Baginya masih banyak potensi dan pekerjaan lain seperti bertani.

Yang menarik, tak selang beberapa lama pasca Doni berkunjung, marah dan prihatin atas kerusakan hutan disana, heboh berita mengenai penangkapan pelaku pembalakan liar muncul di Sumbawa dan Bima. Bahkan ada barang bukti hasil penebangan liar tidak bertuan juga berhasil disita aparat gabungan TNI dan Polri.

Doni bahkan lebih keras dari sindirian Gubernur NTB, Zulkiefli Mansyah. Gubernur bahkan curhat di media sosial betapa kerusakan hutan di NTB kian parah utamanya di Bima dan Sumbawa.

Gubernur bahkan menyampaikan permohonannya kepada masyarakat dan semua pihak di NTB agar tidak membiarkan hutan kita rusak. Menjaganya dan menanamnya kembali. Ia bahkan bersama TNI Polri mengambil langkah tegas siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan ini.

Bahkan sebuah status diunggah sang Gubernur ketika lagi lagi berkunjung ke Bima. Mengeluh bahwa anak buahnya petugas KPH disana di pukuli oknum masyarakat yang tak terima di tegur petugas untuk tidak menebang kayu dan pohon di hutan lindung atau yang dikarang berdasarkan undang undang.

Rupanya curhatan Gubernur malah ditanggapi negatif sejumlah tokoh bahkan netizen. Namun banyak pula yang mendukung dan memberi support. Gubernur di tuduh tidak bertanggung jawab menjaga hutan sebab pengawasan hutan kini ditangan Provinsi. Padahal aturan itu baru saja di revisi pemerintah pusat karena sebelumnya pengelolaan, pengawasan dan patroli hutan ada ditangan kabupaten kota.

Undang undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, mengarahkan kewenangan pengawasan dan pengelolaan hutan kini di ambil alih pusat dan sebagian ditangani Provinsi. Baru setahun menjabat, Gubernur menerima kerusakan parah hutan. Padahal kerusakan hutan terjadi di daerah daerah jauh sebelum undang undang diatas disahkan.

Bahkan Pemprov dituduh membiarkan perladangan liar akibat aktifitas tanaman Jagung yang masif dikawasan hutan. Padahal, program pengembangan produktifitas Jagung Dinas Pertanian NTB sudah ada Juklak Juknis yang jelas dimana, tanaman Jagung tidak boleh ditanam di lahan dengan kemiringan lebih dari 15 persen dan tidak boleh dikawasan hutan lindung atau produksi terbatas. Sebab tanaman jagung berakar dangkal atau serabut, jadi tidak bisa menyerap banyak cadangan air.

Siapa sebenarnya mafia yang membekingi dan mengambil rente dari aktifitas pembalakan liar ini?. Dari fakta barang bukti yang disita aparat, seluruhnya pelaku adalah masyarakat biasa? Mungkin kah masyarakat menebang dalam jumlah besar tanpa dengan biaya? Siapa yang membiayai mereka? Dan kayu puluhan kubik dengan harga ratusan juta dijual ke siapa? Tentu pemodal.

Jadi aktifitas pembalakan liar ini adalah jaringan mafia besar. Beroperasi di bekingi pemodal besar. Petani jagung hanya jadi kedok mafia bersembunyi. Pertanyaannya mengapa ini tak tak bisa tuntas di berangus dan selalu muncul saja? Wallahullam.

Tidak mau mempersalahkan siapapun, Gubernur NTB, Zulkiefli Mansyah mengumumkan gerakan reboisasi hutan NTB. Dengan memimpin langsung menanam pohon dan penghijauan. Pun demikian yang dilakukan Wakil Gubernur, Siti Rohmi Djalila. Di sela mengkampanyekan program bebas sampah di NTB atau Zero Waste dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Rohmi selalu memulainya dengan menanam pohon.

Ratusan ribu bibit pohon di kucurkan Pemprov NTB. Di mulai di Sumbawa, Dompu dan Bima. Setelah sebelumnya dilakukan di Lombok. Bahkan, Gubernur mendorong bekas tambang rakyat di tanami kembali dengan tanaman keras yang bernilai ekonomi bagi penduduk sekitar, seperti Nangka, Mangga, Jambu, buah buahan.

Bahkan merealisasikan bantuan ternak Sapi. Seperti yang dilaksanakan di lokasi bekas tambang Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

Jadi, keprihatinan Kepala BNPB pusat sebenarnya puncak dari kegelisahan banyak pihak di NTB. Mulai dari aktifis lingkungan, NGO dan kelompok masyarakat pengelola hutan mandiri hingga sampai Gubernur.

Visi Gubernur menjadikan NTB Gemilang yang Asri, rimbun dan sejuk adalah bagian yang tidak terpisahkan membuat NTB tangguh bencana. Jika hutan kembali Asri maka tak ada ancaman erosi dan longsor bahkan banjir. Ini bentuk mitigasi alami yang dirancang pemerintah NTB untuk menangkal bencana. Seharusnya semua pihak memahami dan ikut membantu, demi keberlangsungan anak cucu kita.

Sebuah data menunjukkan, bahwa korban bencana alam lebih besar dan mengerikan ketimbang korban perang. Jadi jadilah warga yang siaga bencana dan menjadikan alam sebagai kekeuatan besar mewujudkan NTB Asri dan tangguh bencana.

Data Dinas Lingkungan Hidup (LHK) NTB menyebutkan, hutan kritis di NTB mencapai 578 ribu hektar. Pemerintah hanya bisa mereboisasi sekitar 9000 hektar hutan pertahunnya. Artinya memerlukan puluhan tahun untuk kembali menjadikan hutan NTB normal 100 persen. Tanpa kerjasama masyarakat, aparat keamanan dan pemerintah daerah, kondisi ini mustahil di capai dengan singkat. (Sumber suarantb.com).

Bagikan berita:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *