Ingat ! 14 September 2020, Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Secara Serentak di NTB

Apabila Melanggar, Akan Dikenakan Denda

Sumbawa Barat, ZonaMerah.net Giat rapat koordinasi penegakan hukum Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, nomor 7 Tahun 2020, tentang penanggulangan penyakit menular, dan Pergub Prov NTB nomor 50 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan Pengendalian Covid 19.

Hadir dalam rapat tersebut, Kapolres KSB beserta jajaranya, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja KSB beserta jajaranya.

Kepada media ini, Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Suherman Suriyono SIK MH mengatakan, bahwa pertemuan koordinasi tersebut, sebagai tindak lanjut atas perintah Wakapolri dan hasil Vicon Wakapolri dengan seluruh Kapolda se-Indonesia, dan memerintahkan seluruh Kapolda, dalam rangka penegakan hukum pelaksanaan protokol kesehatan secara serentak diseluruh wilayah Provinsi NTB pada tanggal 14 September 2020.

“Per tanggal 14 September 2020, sudah tidak lagi dilakukan sosialisasi, akan tetapi langsung dilaksanakan penegakan hukum dan pemberian sanksi sesuai dengan Pergub Prov NTB nomor 50 tahun 2020, tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid 19,” ungkap Kapolres KSB.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja KSB, melalui Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, Rato Hendra menyampaikan, bahwa titik point penegakan hukum pada tanggal 14 September tahun 2020, akan dilaksanakan di depan Pendopo Wakil Bupati Sumbawa Barat, pada jam 09.00 wita sampai dengan selesai.

“Rencana personel yang akan terlibat dalam operasi penegakan hukum antara lain, Polri Polres KSB, TNI Kodim 1628 KSB, Dinas Perhubungan KSB, BPBD KSB, Satpol PP KSB, dan Dinkes KSB,” ujar Rato sapaan akrabnya.

Tambah Rato, apabila melakukan pelanggaran, maka akan dilakukan penegakan hukum dan pemberian sanksi sesuai dengan Pergub Prov NTB nomor 50 tahun 2020, sanksi/denda yang melanggar dari sebesar Rp. 100.000 untuk masyarakat, dan Rp. 250.000 untuk ASN.

“Kegiatan akan diawali dengan apel pagi di Mako Polres KSB, jam 07.30 WITA. Dan

Rencana giat penegakan hukum dilaksanakan 2x sehari, yaitu pada jam 09.00 Wita, dan pukul 16:30,” tandas Rato Hendra.

Pra Operasi dimulai dari penyusunan rencana operasi dan laporan hasil kegiatan setiap giat operasi akan dilaksanakan.

Sesuai perintah Wakapolri dan Kapolda bahwa giat operasi penegakan harus dilaksanakan setiap hari sampai dengan adanya kebijakan dan aturan yang baru.

Koordinasi hasil pemungutan denda dilaksanakan dengan BPAD yang akan menjadi PAD. (ZM.Yan)

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *