Menteri BUMN di Desak Usut Skandal Proyek Batu Bara

MATARAM, Zonamerah.net — Menteri BUMN, Erick Tohir didesak mengevaluasi dan mengaudit  khusus proyek pengadaan Batu Bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pulau Sumbawa.

Pengadaan Batu Bara yang dilaksanakan anak perusahaan PLN pusat, PT.Adiguna diduga syarat manipulasi dan menyebabkan terjadinya inefisiensi anggaran. Indikasi itu diungkap salah satu Direktur PT. Multi Kargo Indonesia (MKI) perusahan bongkar muat lokal pulau Sumbawa, Adrian, di Sumbawa Barat, Rabu (10/11).

Adrian dalam keterangan persnya mensinyalir rekayasa tender bongkar muat dan Traking Batu Bara oleh PT. Adiguna. Adiguna tidak melakukan tender secara terbuka terhadap mitra bongkar muat dan Traking batubara. Bongkar muat Batu Bara di arahkan ke Pelabuhan Benete.

“Benete Pelabuhan milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub)  tersebut memiliki spek yang cukup untuk bongkar muat. Adiguna dan PLTU malah memilih bongkar dengan menunjuk perusahaan non pribumi tanpa tender. Bahkan dengan harga yang jauh lebih mahal. Ini ada apa, internal Adiguna?,” ujarnya.

Menurutnya, bongkar muat di Benete selain satu kesatuan wilayah dengan PLTU Kertasari di Sumbawa Barat, juga biaya yang dikeluarkan sangat efisien. Anehnya Adiguna tidak menggunakan analisa hitungan biaya efisien malah memilih biaya angkutan dan bongkar yang lebih besar dan mahal. Padahal ada miliaran rupiah yang yang bisa diefisiensikan setiap bongkar muat Batu bara ke PLTU.

“Ini ada apa. Kami pengusaha lokal yang berizin bongkar muat tidak dilibatkan sama sekali. Masa BUMN justru tidak transparan dalam pengadaan dan merugikan pengusaha lokal. Bukannya malah diajak jadi mitra,” tanya Adrian.

Adrian juga meminta Ombudsman dan Komisi Persaingan Usaha Tidak Sehat (KPPU) RI turut meneliti dugaan monopoli usaha dan permainan oknum di perusahaan dengan pengusaha non pribumi asal Sumbawa. 

Sementara kepala sektor PLTU Pulau Sumbawa Wayan Budi, menolak memberikan keterangan saat dikonfirmasi wartawan. Ia hanya mengatakan berterima kasih atas informasi dan masukannya. 

PLTU adalah vendor yang membutuhkan Batu Bara untuk operasional pembangkit listrik uap. Sebagai vendor, PLTU diminta melakukan kontrol atas kinerja anak perusahaan mereka yang ditunjuk untuk pengadaan Batu Bara ini. Konflik tender dan bongkar muat Batu Bara bisa memicu ketidak percayaan masyarakat dan dunia usaha kepada BUMN.

Direktur PT. Adi Guna Pusat, Denny Pranoto yang dihubungi  wartawan  via ponselnya menolak untuk dikonfirmasi. Wartawan yang mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai mengapa proses tender tidak dilakukan dan justru memilih perusahaan non pribumi dengan harga yang mahal, tidak di jawab Denny.

Hingga berita ini diturunkan aktivitas bongkar muat Batu Bara dari pelabuhan Benete masih berlangsung. Informasi yang dihimpun media menyebutkan, perusahaan pemenang bongkar muat dan transportasi Batu Bara PLTU di serahkan ke Budi Alung pengusaha bongkar muat non pribumi di Badas. (ZM.Yan) 

Bagikan berita:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *