Penegakan Perda Ketertiban Umum di KSB Tidak Serius

“Kinerja Satpol PP Dipertanyakan”

SUMBAWA BARAT, Zonamerah.net — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat dinilai belum mampu dan tidak serius dalam menciptakan Ketertiban Umum dan menegakan Peraturan Daerah (Perda) di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). 

“Banyak pelanggaran ketertiban umum dan penyakit masyarakat yang terjadi di wilayah KSB, tetapi tidak ditindak. Padahal, sudah ada Perda yang mengatur terkait hal tersebut,” kata Izzudin anggota perkumpulan M3S Center, Kamis, (22/04).

Judin sapaan akrabnya menjelaskan, seperti Perda yang mengatur tentang tidak boleh mengikat, menambat atau melepas hewan ternak di lingkungan Perkantoran KTC maupun di lingkungan Perkantoran Pemerintah lainnya.

“Padahal sudah ada Perdanya. Namun karena tidak tegasnya penegakan Perda yang dilakukan oleh Satpol PP KSB, sehingga berimbas sampai hari ini masih banyak hewan ternak yang ditambat/diikat di wilayah KTC, yang membuat lingkungan KTC seperti bukan wilayah Perkantoran saja,” cetusnya. 

Disisi lain, Judin juga sangat prihatin dengan lemah dan tidak tegasnya penegakan Perda yang dilakukan oleh Satpol PP KSB. Padahal, menurut Judin, penertiban hewan ternak di wilayah KTC ini menjadi kewenangan penuh Satpol PP.

Jika ditemukan pelanggaran Perda, maka sudah seharusnya ditindak tegas, karena ini merupakan tugas dan kewenangan Satpol PP untuk menertibkan. 

“Kalau Aparat Penegaknya tidak serius seperti ini, maka kesadaran masyarakat juga tidak akan muncul, dan wibawa pemerintah daerah juga menjadi tidak ada,” pungkas Izzudin. 

Dikonfirmasi media ini di ruangan kerjanya, Kamis, (22/04), Kepala Satpol PP KSB, Drs. H. Hamzah membenarkan bahwa masih banyak hewan ternak yang ditambat/diikat di wilayah KTC. 

“Memang benar masih banyak hewan ternak di wilayah KTC, tetapi kami dari Satpol PP sudah berusaha maksimal untuk menertibkan, hanya saja belum ada kesadaran dari masyarakat tersebut,” ucapnya 

Hamzah juga menegaskan, terlalu serakah pemerintah daerah jika harus memberikan sanksi kepada pemilik hewan ternak yang notabenenya adalah masyarakat KSB itu sendiri, yang walaupun perihal sanksi ini memang sudah ada dan diatur dalam Perda. 

“Sejauh ini kami sudah melakukan tindakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada pemilik hewan ternak, tetapi pemilik ternak masih tetap mengikat dan menambat hewan ternaknya di Wilayah KTC, karena memang tidak ada tempat atau lahan lain yang dapat digunakan,” jelasnya. 

Untuk itu, Hamzah meminta kepada pemerintah daerah untuk mampu menyediakan lahan bagi masyarakat untuk melepas hewan ternaknya. Dengan demikian, ketika Satpol PP melakukan penertiban hewan ternak, maka akan dibawa ketempat yang sudah disediakan pemerintah daerah, sehingga tidak seperti sekarang mau ditaruh dan dibawa kemana juga pihaknya tidak tahu. 

“Kami sudah meminta masyarakat yang menambat/mengikat hewan ternak nya di KTC untuk memindahkan ke lokasi di belakang Kantor Dinas Lingkungan Hidup, dan tidak boleh lagi melepas di wilayah dalam KTC. Dan jika masih ada yg menambat/mengikat atau melepas di dalam wilayah KTC akan kami tertibkan,” tandas Drs. H. Hamzah. (ZM.Yan) 

Bagikan berita:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *